Jokowi Soal Bocornya NPWP: Peristiwa Seperti Ini Juga Terjadi di Negara Lain

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menangani kasus kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Presiden menekankan perlunya penanganan yang cepat dan efektif apalagi mengingat kasus kebocoran data ini merupakan masalah berulang di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Bisa Melihat Jokowi Jika Ingin Dicintai Rakyat

"Saya sudah memerintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya. Peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain," ujar Presiden Jokowi, dilansir Jumat (20/09/2024).

Presiden menjelaskan bahwa kebocoran data dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelalaian dalam pengelolaan password atau penyimpanan data yang tidak teratur.

"Kebocoran ini mungkin disebabkan oleh keteledoran dalam pengelolaan password atau karena data disimpan di banyak tempat yang berbeda, yang bisa dimanfaatkan oleh peretas," tambahnya.

Menanggapi situasi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, untuk melakukan evaluasi terkait kebocoran NPWP tersebut. Sri Mulyani menyebutkan bahwa penjelasan lebih lengkap mengenai masalah ini akan disampaikan oleh Dirjen Pajak dan tim IT-nya setelah evaluasi selesai.

Baca Juga: Refly Harun: Diadili atau Tidaknya Jokowi Bergantung pada Prabowo

Sebelumnya, terdapat laporan bahwa sekitar enam juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum, seperti yang diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Di antara data yang bocor, terdapat informasi NPWP milik sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo serta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Selain itu, data yang diduga bocor juga mencakup Menkominfo Budi Arie Setiadi, serta sejumlah menteri lainnya seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan.