Resolusi Melawai, Harapan Buruh untuk Prabowo-Gibran

71 organisasi buruh dan ojek online (Ojol) berkumpul untuk menyampaikan harapan besar mereka kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Jakarta pada 14-15 Oktober 2024. Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi berbagai serikat buruh dan organisasi pekerja untuk merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Perwakilan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan bahwa acara tersebut bukanlah sekadar dukungan politik, tetapi bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang berfokus pada ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: Janji Akomodir Masukan Soal RPMK Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Kemenkes Akui Pentingnya Pelibatan Buruh

“Terdata acara ini dihadiri oleh 6 Konfederasi dan 62 Federasi Serikat Buruh serta 3 Organiasi Ojol. Pertemuan ini bukan untuk dukung mendukung tetapi semata-mata merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan," kata Rudi, Rabu (16/10).

Adapun Beberapa nama besar dalam pergerakan buruh turut hadir, seperti Bambang Wirahyoso (KSPN), Jumhur Hidayat (KSPSI), dan Dedi Hardianto (KSBSI). Mereka secara intensif menyuarakan aspirasi pekerja yang telah dirangkum dalam Resolusi Melawai. Resolusi ini menjadi cerminan dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh kaum buruh selama satu dekade terakhir.

Salah satu poin krusial dalam resolusi ini adalah perlunya kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, khususnya terkait industrialisasi dan reforma agraria. Mereka menilai bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketenagakerjaan.

Selain itu, masalah impor barang konsumsi yang dinilai menghancurkan industri lokal, seperti tekstil, elektronik, makanan, dan kendaraan listrik, menjadi perhatian utama. Para buruh menuntut pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri, sekaligus menghapus subsidi APBN bagi masyarakat kelas atas yang membeli kendaraan listrik.

Panggilan untuk Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Resolusi yang dirumuskan oleh para pemimpin buruh juga menyoroti pentingnya menghapus UU Omnibus Law Cipta Kerja. Para aktivis menuntut pemerintah untuk menyusun undang-undang baru terkait sistem pengupahan yang adil serta memperluas jaminan sosial sepanjang hayat.

Menurut kelompok buruh, pemerintah perlu memperbaiki sistem perekrutan hingga proses integrasi sosial pekerja migran setelah kembali ke tanah air. Di sisi lain, pihaknya juga mendorong adanya perlindungan yang lebih baik untuk pekerja migran dari Indonesia.

Poin lainnya dari resolusi ini adalah pemerintah diminta untuk melakukan transisi energi secara adil dan inklusif, agar tidak ada pekerja yang merasa tertinggal dalam proses tersebut.

Baca Juga: Buruh Tembakau Geruduk Kemenkes, Rencana Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Cuma Tes Ombak?

Kelompok buruh  menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengembangan mobil hybrid sebagai langkah transisi menuju kendaraan listrik. Solusi ini dinilai dapat mencegah pemutusan pekerja massal dan bahkan menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang kelistrikan dan baterai.