Indeks Pembangunan Manusia di Papua Terus Meningkat dalam Satu Dekade Jokowi, Inilah Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi,) tekad kuat untuk membangun Papua sudah dibuktikan. Sejak menjabat sebagai presiden pada Oktober 2014, Jokowi telah mengunjungi Papua sebanyak 18 kali. Fakta ini menjadikannya sebagai presiden yang paling sering menginjakkan kaki di Papua.

Melalui visi Nawacita, Jokowi menekankan pendekatan pembangunan yang Indonesiasentris dengan fokus memperkuat daerah pinggiran seperti Papua, yang selama ini mengalami ketimpangan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Hasilnya pun tak sia-sia. Selain mengambil alih perusahaan strategis dan mengembangkan berbagai infrastruktur fisik, pemerintahan Jokowi juga telah meningkatkan indeks pembangunan manusia di Papua. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Papua naik dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah dengan pertumbuhan yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Kepala BPS Papua, Adriana H. Carolina, mengungkapkan bahwa sejak 2010 hingga 2022, IPM Papua tumbuh rata-rata sebesar 1,00 persen per tahun. 

Pada tahun 2023, IPM Papua mencapai 62,25, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 61,39. Tren positif ini merujuk pada berbagai dimensi pembangunan manusia, termasuk peningkatan standar hidup layak, pendidikan, dan kesehatan.

Hal senada diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Theo Litaay. Dia menjelaskan bahwa peningkatan IPM Papua terjadi secara cepat dan menjadi yang tercepat di Indonesia. 

“Papua mengalami kemajuan IPM dari tingkat rendah menjadi menengah dalam waktu yang cepat,” ungkap Theo.

Baca Juga: Menyambungkan Sorong dan Merauke, Trans Papua yang Dibangun Pemerintahan Jokowi Bangkitkan Potensi di Bumi Cenderawasih

Adriana Carolina mengatakan bahwa kemajuan ini didukung oleh pertumbuhan dua indikator utama, yaitu pengeluaran riil per kapita yang meningkat sebesar 5,82 persen pada tahun 2023 dan umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang terus bertambah meskipun sedikit melambat. 

Selain itu, indikator pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami pertumbuhan meski dengan laju yang melambat.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa peningkatan IPM ini merupakan hasil dari program-program berbasis kebutuhan masyarakat. 

Salah satu program utama adalah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang mencakup delapan variabel strategis, termasuk penanganan stunting, akses pendidikan, dan peningkatan harapan hidup.

Selain program RIPPP, pemerintah juga telah mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp117 triliun dalam 10 tahun terakhir. Dana ini mengalami peningkatan sebesar 16 persen dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan alokasi dana otsus ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di Papua, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Menurut Kastorius, pendekatan ini berfokus pada penanganan tantangan riil yang dihadapi masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan akses pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan menjadi langkah nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.