Soekarno-Hatta Dibenahi, Kemenhub Genjot Efisiensi Logistik Udara Lewat SOP Baru

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mendorong perbaikan prosedur dan infrastruktur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta guna meningkatkan efisiensi layanan dan daya saing logistik udara nasional.

Adapun langkah ini ditegaskan dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi V, Lasarus, pada Jumat (11/7) di InJourney Airport Center, Soekarno-Hatta.

Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menegaskan bahwa Bandara Soekarno-Hatta sebagai pintu gerbang utama Indonesia terus dibenahi dari sisi fisik dan prosedural. 

Baca Juga: Kemenhub Teken Konsesi Rp3,45 Triliun, Dua Pelabuhan Siap Dikelola Swasta

“Bandar Udara Soekarno-Hatta adalah pintu gerbang utama Indonesia, dan kami terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara layanan khusus dan kepentingan publik. Sejumlah langkah perbaikan telah kami lakukan bersama pengelola bandara dan stakeholder lainnya, mulai dari pengaturan ulang kegiatan protokol hingga optimalisasi fasilitas layanan penumpang,” ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2025).

Diketahui bahwa penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) keprotokolan menjadi salah satu fokus pembenahan.

Adapun perubahan mencakup pengetatan penerbitan Pas Bandara, pengaturan ulang personil pendamping instansi pemerintah, serta penambahan fasilitas seperti conveyor bagasi di Terminal 3 internasional.

Selain itu, penataan ulang juga dilakukan terhadap pola penanganan penumpang umrah guna memperlancar arus bagasi dan penumpang.

Baca Juga: Bandara Soekarno-Hatta Dandan Total, Angkasa Pura Hadirkan Layanan Kelas Dunia!

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya penerapan aturan di bandara demi menjamin kenyamanan publik. 

“Bandar udara ini milik bersama. Pelayanan harus sesuai aturan dan jangan sampai mengganggu kenyamanan penumpang lain, siapa pun yang dilayani. Kami ingin semua pengguna jasa merasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat tindak lanjut guna memastikan efektivitas implementasi perbaikan.