Kemenhub Teken Konsesi Rp3,45 Triliun, Dua Pelabuhan Siap Dikelola Swasta

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani dua perjanjian konsesi kepelabuhanan dengan nilai investasi mencapai Rp3,45 triliun. 

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi dan pelayanan pengelolaan pelabuhan nasional. 

“Kedua perjanjian konsesi yang ditandatangani adalah bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan dalam upaya optimalisasi potensi pelabuhan yang ada serta mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga: Pelabuhan Buana Reja Resmi Kelola Terminal Satui, Investasi Capai Rp463 Miliar

Ia menegaskan seluruh proses konsesi telah melalui evaluasi menyeluruh, termasuk peninjauan dari BPKP, dan dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Masyhud berharap ke depan BUP dapat menjalin koordinasi aktif dengan penyelenggara pelabuhan agar implementasi konsesi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Demi terciptanya pelayanan yang semakin baik, kompetitif, dan akuntabel,” tambahnya.

Baca Juga: Solusi KKP Atasi Risiko Keamanan Pelabuhan Perikanan

Perjanjian ini dilakukan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan dua Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yakni PT Biru Arnawama Timur untuk Pelabuhan Sangkulirang dan PT Dua Samudera Perkasa untuk Pelabuhan Paria.

PT Biru Arnawama Timur menggelontorkan investasi senilai Rp2,59 triliun untuk masa konsesi selama 28 tahun, sementara PT Dua Samudera Perkasa menanamkan investasi Rp863 miliar dengan jangka konsesi 49 tahun.

Selama masa konsesi, kedua BUP diwajibkan membayar biaya konsesi sebesar 5% dari pendapatan kotor sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).