KKP Rinci Kerja Sama Pengembangan Kawasan Ekonomi dengan Danareksa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merinci kerja sama pengembangan kawasan ekonomi bersama PT Danareksa (Persero) yang ditandatangani di Jakarta pada Selasa (15/7/2025).

Kerja sama tersebut bertujuan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% dan program hilirisasi nasional serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pelibatan masyarakat, sekaligus sebagai model penataan dan pengembangan kawasan pesisir (waterfront city) yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Baca Juga: KKP Mudahkan Akses Kapal Nelayan di Pelabuhan Untia

“Ini adalah langkah yang sangat baik untuk mengkoordinasikan berbagai aspek teknis dan operasional untuk rencana implementasi kerjasama yang lebih rinci yaitu dengan tiga entitas anak dan afiliasi PT Danareksa (Persero) yaitu PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Wijayakusuma dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang,” terang Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) Kartika Listriana, dikutip dari siaran pers KKP, Kamis (24/7).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Industri Kementerian BUMN Andus Winarno menjelaskan kerja sama strategis dengan Ditjen PRL merupakan wujud komitmen dukungan transformasi ruang laut nasional. 

Andus berharap, PT Danareksa (Persero) mampu memberikan dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan serta regulasi penataan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan ekonomi sebagai upaya menciptakan kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan lintas sektor.

“Kementerian BUMN mendorong PT Danareksa (Persero) untuk memperkuat perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir secara produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ruang Lingkup Kerjasama Penataan Ruang Laut

Kerjasama antara Ditjen PRL dengan PT Danareksa mencakup berbagai lini yang akan dilakukan selama dua tahun sampai 2027. Diantaranya pada ruang lingkup dukungan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi mengenai penataan kawasan pesisir berbasis kawasan ekonomi, serta pengusulan sebagai proyek strategis nasional. 

Kemudian berbagi pakai data dan informasi, peningkatan kapasitas SDM, dukungan dan pendampingan peningkatan kapasitas investasi pada kawasan ekonomi melalui penataan ruang wilayah perairan pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya pendampingan dalam proses perizinan dasar dan perizinan berusaha dalam pemanfaatan ruang laut, pendampingan proses pembentukan kelembagaan pelayanan umum dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat lokal di wilayah pesisir dan laut, dukungan dan pendampingan dalam rangka optimalisasi nilai ekonomi dan asset.

Lalu pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan inklusif untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut, penyusunan studi kelayakan dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional di kawasan pesisir dan laut, pengembangan business matching untuk promosi proyek prioritas dan penjajakan minat pasar, serta pengembangan studi dan diseminasi model pengembangan wilayah pesisir dan laut serta investasi dengan mengusung nilai ekonomi biru berbasis mitigasi bencana, dan environmental, social, and governance (ESG).

Kerjasama ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dilaksanakan untuk mendukung kinerja KKP lebih implementatif termasuk dalam hal penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru.