Kopdes Merah Putih Perlu Dipersiapkan Agar Bisa Akses Pembiayaan dari Lembaga Keuangan

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan perlunya melakukan langkah dan upaya untuk mempersiapkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dapat memenuhi persyaratan dan membuat rencana bisnis yang baik dan layak, sehingga bisa mengakses pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau lembaga keuangan.

Hal tersebut disampaikan Menkop usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Operasionalisasi dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Kadin Bakal Gelar Retret 'ala Militer' di Lembah Tidar, Diikuti Sekitar 250 Pengurus dari Seluruh Indonesia

Bahkan, lanjut Menkop, dalam UU Perkoperasian yang baru, pihaknya tengah mengupayakan agar program Kopdes/Kel Merah Putih direkognisi oleh UU yang baru tersebut. 

"Karena peran negara adalah merekognisi, mengafirmasi, dan memproteksi perkoperasian," kata Menkop, dikutip dari siaran pers Kemenkop, Sabtu (2/8).

Di samping itu, Menkop menegaskan, pembiayaan untuk Kopdes/Kel yang berasal dari Himbara akan lebih banyak digunakan untuk modal kerja, sehingga memiliki kapasitas untuk mengembalikan pinjaman. 

"Bukan untuk membangun gedung dan sebagainya, karena Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menggunakan aset yang idle di wilayahnya," kata Menkop.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono yang turut mendampngi Menkop dalam Rakor tersebut, menambahkan, juga harus sudah clear menyangkut aset koperasi, model bisnis, hingga pelatihan-pelatihan. 

Oleh karena itu, Wamenkop mengusulkan pada Agustus ini sebanyak 3.000 hingga 5.000 Kopdes/Kel Merah Putih sudah beroperasi. “Keberlanjutan Kopdes/Kel Merah Putih menjadi komitmen bersama lintas sektor,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, menekankan bahwa terbentuknya lebih dari 80 ribu badan hukum Kopdes merupakan tahap awal. "Kita harus tetap fokus dalam tahap pengoperasian,” kata Zulhas.

Selain itu, kata Menko Pangan, berbagai aturan pendukung operasional Kopdes harus segera diselesaikan. Misalnya, yang sudah selesai adalah Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri ESDM. "Kita tinggal menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa," kata Menko Pangan.