Ombudsman Kritik Rencana Klinik Pratama di Kopdes Merah Putih, Minta Prosedur Dipatuhi
Kredit Foto: Dwi Aditya Putra
Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa rencana pembentukan klinik pratama di lingkungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat dijalankan sepanjang memiliki landasan regulasi yang jelas serta dikoordinasikan secara matang lintas kementerian.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan bahwa lembaganya memandang rencana tersebut sah dilakukan apabila telah diamanatkan dalam aturan resmi pemerintah seperti Instruksi Presiden (Inpres) dan melibatkan koordinasi antarkementerian terkait. Namun, Ombudsman menaruh perhatian utama pada aspek kepatuhan prosedural dalam pelaksanaannya guna mencegah potensi maladministrasi.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan, dalam Inpres misalkan, kemudian sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kami melihatnya itu bisa dilakukan. Yang terpenting bagi kami adalah apakah ini terjadi dugaan maladministrasi dari sudut prosedural atau tidak, ada proses prosedural yang dilanggar atau tidak. Itu yang pertama," ujar Radian dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Selain aspek pelanggaran prosedur, Radian menekankan poin kedua yang menjadi fokus pengawasan Ombudsman, yakni potensi penundaan berlarut dalam implementasi regulasi yang sudah ditetapkan. Menurutnya, setiap penyelenggaraan unit layanan di bawah KDKMP wajib berpegang teguh pada seluruh hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah (PP), Inpres, hingga aturan teknis kementerian terkait seperti Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
"Kemudian yang kedua, apakah prosedurnya ini sudah ditentukan tapi kemudian ada dugaan berlarutnya aturan itu tidak dilaksanakan. Jadi kami dari Ombudsman berpegang teguh kepada aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu undang-undang maupun PP maupun Inpres-nya, bahkan juga ada Permenkop-nya, bahkan kemudian ada Permenkes-nya. Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," tegasnya.
Baca Juga: Lahan BUMD Dipakai Parkir Truk Kopdes, Pramono Curiga Ada Kesepakatan Tertutup
Sebagai informasi, wacana kehadiran fasilitas medis di KDKMP sejatinya telah bergulir sebagai langkah pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa pihaknya telah membahas skema pengembangan klinik desa tersebut agar berstatus sebagai klinik pratama atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sekaligus terintegrasi dengan layanan apotek.
"Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi, selain logistik, perdagangan, ada juga apotek dan klinik," ujar Budi pada akhir Oktober 2026 lalu.
Budi juga menegaskan bahwa unit kesehatan di bawah naungan Kopdes Merah Putih nantinya terbuka bagi peserta program jaminan kesehatan nasional. Mekanisme penerimaan pasien BPJS Kesehatan pada klinik koperasi tersebut dipastikan berjalan setara dengan klinik swasta pada umumnya yang telah menjalin kemitraan resmi dengan BPJS Kesehatan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah
Tag Terkait: