Cak Imin Minta Reformasi Lembaga Negara di Tengah Kritik Publik

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya evaluasi terhadap tunjangan anggota DPR RI di tengah sorotan publik terkait gaya hidup dan arogansi wakil rakyat. 

Ia menilai momentum kritik masyarakat harus dijadikan bahan introspeksi, tidak hanya bagi legislatif, tetapi juga eksekutif.

“Ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata Cak Imin di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurutnya, evaluasi harus menyeluruh terhadap berbagai fasilitas yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, termasuk tunjangan rumah. 

“Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi. Ya, semua, semua dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan, dievaluasi,” ujarnya.

Cak Imin menilai transparansi soal gaji dan tunjangan DPR tak boleh lagi dianggap tabu. Ia menekankan pentingnya keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran negara.

“Memang hari ini nggak ada yang bisa ditutupi, kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” jelasnya.

Terkait agenda hariannya, Cak Imin menyebut dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan di Istana dan sidang kabinet. Namun, ia mengaku belum mengetahui detail waktu pelaksanaan rapat. 

“Dari kemarin sudah janjian-janjian terus. Sidang kabinetnya jam berapa? Nggak tahu, ini kita tunggu saja,” katanya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut-sebut mengajukan pengunduran diri, Cak Imin menolak berkomentar dan berdalih tidak mengetahui hal tersebut. 

“Ah nggak tahu saya,” singkatnya.