Pramono Anung Minta Evaluasi Pengelolaan PT MRT Jakarta Terkait Kebijakan Otego dan TOD Blok M

PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul dua isu yang dinilai memerlukan peninjauan lebih lanjut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja pengelolaan perusahaan, khususnya menyangkut kebijakan relaksasi Otego dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Blok M.

Isu pertama yang mengemuka adalah penerapan kebijakan relaksasi Otego yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi performa finansial perusahaan. Kebijakan ini dianggap oleh sejumlah pihak berpotensi mengurangi pendapatan operasional MRT Jakarta.

"Seharusnya MRT Jakarta bisa lebih tegas dalam menjaga posisi tawar. Relaksasi Otego justru berpotensi menurunkan pendapatan dan memperlambat kemandirian keuangan MRT," ujar seorang sumber yang familiar dengan masalah ini, seperti dikutip dari diskusi internal.

Kebijakan tersebut membuat peran Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta menjadi sorotan, terkait dengan strategi antisipasi dan komunikasi yang dilakukan untuk memitigasi dampak dari relaksasi tersebut.

Baca Juga: Pasang Harga Sewa Tinggi, Pramono Ancam Tendang PT MRT dari District Blok M

Isu kedua menyangkut pengelolaan kawasan TOD Blok M. Kawasan yang ditujukan untuk menjadi pusat hunian, komersial, dan transportasi terintegrasi tersebut dinilai belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kurasi tenant dan penataan kawasan disebut belum sesuai dengan rencana awal untuk menciptakan destinasi yang menarik bagi masyarakat.

Pramono Anung menilai pengelolaan kawasan tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai potensinya secara penuh. "Blok M seharusnya menjadi wajah keberhasilan TOD di Jakarta. Kalau tenant dan pengelolaannya tidak ditata serius, ini justru menurunkan citra," tuturnya.

Menyikapi dua tantangan ini, muncul desakan dari berbagai pihak agar PT MRT Jakarta melakukan evaluasi internal secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk meninjau ulang strategi operasional dan bisnis, serta memperkuat pengawasan dalam mengelola aset-aset strategis perusahaan.

Diharapkan langkah evaluasi dapat memulihkan kepercayaan dan memastikan bahwa pengelolaan MRT Jakarta, sebagai investasi publik, berjalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.