LPDP Dinilai Kurang Transparan, DPR Desak Perubahan Mekanisme Beasiswa

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menilai Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) perlu melakukan terobosan dalam mekanisme penyaluran beasiswa. Menurutnya, beasiswa yang dikelola Kementerian Keuangan seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu bagi pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu, baru kemudian diberikan kepada yang berprestasi, karena menurut Primus, kebanyakan masyarakat berprestasi berasal dari keluarga mampu.

"Biasiswa itu, pertama harus berprestasi, kedua, tidak mampu. Tapi kalau saya boleh tekankan yang tidak mampu dulu Pak. Kadang-kadang yang berprestasi itu belum tentu tidak mampu. Karena di Indonesia itu, yang berprestasi itu orang tuanya di atas rata-rata punya kemampuan secara finansial. Nah ini harus dipilah Pak," saran Primus dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI bersama jajaran eselon I Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: Kawendra DPR: Penambahan Likuiditas Menkeu Purbaya Dukung UMKM

Ia juga menyoroti keterbatasan transparansi LPDP. Menurutnya, laporan yang disampaikan ke publik selama ini hanya berupa data agregat jumlah penerima, tanpa rincian asal maupun mekanisme seleksi secara detail.

"Terus juga LPDP ini kurang transparan kalau menurut saya. Ini kan cuma yang dilaporkan kepada publik itu setiap tahunnya cuma agregat saja yang diterimanya saja. Tapinya kemana, dari mananya. Nah ini perlu ke depan Pak. Dibuka. Orang ini bagaimana ini diterima. Terus juga persyaratannya tidak perlu diperberat Pak. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya," jelas Primus.

Lebih lanjut, Primus pun menceritakan perjalanan beasiswa keponakannya yang mendapatkan beasiswa hukum di Leiden, Belanda.

Baca Juga: DPR Ultimatum Purbaya: Boleh Koboi Asal Ada Isinya!

Karena yatim, dirinya ingin membantu sang keponakan, tapi bantuan pun masih kurang. Menurutnya, meski mendapatkan beasiswa, kebutuhan yang harus dipenuhi masih besar.

Primus pun menegaskan, meski dirinya memiliki privilege, tidak serta mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut, menurutnya apalagi masyarakat indonesia yang lain. Maka dari itu, Primus menyarankan penyelenggaran LPDP harus lebih transparan.

"Apalagi rakyat Indonesia yang lain, apalagi yang demo-demo kayak begitu. (Kalau mereka) Mau S2, nggak mungkin bisa dapat, kecuali punya akses. Nah. Akses ini Pak yang harus transparan. Maksud saya, semuanya harus terbuka, kita buka-bukaan saja," ujar Primus.