Baru 2,7 GW Dimanfaatkan, Bahlil Sebut Aturan dan Transmisi Jadi Biang Geothermal Lambat

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan terdapat beberapa alasan yang membuat pengembangan energi panas bumi atau pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia berjalan lamban.

Sebagaimana diketahui, dari total potensi cadangan panas bumi di Indonesia yang mencapai 27 gigawatt (GW) baru mampu direalisasikan sebesar 2,7 GW, atau baru 10 %. 

Bahlil menjelaskan, faktor pertama lambanya pembangunan PLTP di Indonesia adalah aturan yang rumit dan dana yang dibutuhkan cukup besar pada satu proyek.

Baca Juga: Gubernur NTT Ajak Warga Dialog, Pastikan Proyek PLTP Ulumbu Ramah Lingkungan

"Pembiayaannya cukup memberikan perhatian, CAPEX-nya, kemudian juga harus saya akui, ketika saya masuk jadi Menteri ESDM, peraturannya macam-macam. Dan salah satu investor itu tidak sukai adalah aturan yang berbelit-belit. Semakin berbelit aturan, semakin tidak disukai oleh investor," ujar Bahlil dalam pembukaan IICGE 2025, di JCC, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Bahlil mengatakan, untuk menyelesaikan masalah tersebut kementerian ESDM memangkas berbagai tahapan regulasi yang menghambat proses percepatan dalam bidang geothermal.

"Kita memangkas semuanya," ujarnya.

Selain itu, permasalahan lain yang membuat pengembangan PLTP di Indonesia berjalan lamban adalah tidak adanya jaringan transmisi antara pusat energi dan pusat beban.

Baca Juga: Rp3.000 Triliun! PLN Gaspol RUPTL 2025–2034, 76% Pembangkit dari EBT

Bahlil menjelaskan, untuk mengatasi jaringan transmisi tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan jaringan transmisi yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 sebesar 48 ribu kilometer sirkuit.

"Sebagai bentuk komitmen dan konsekuen dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, kita menyusun RUPTL di 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu kilometer sirkuit. Ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan," ucapnya.