Finalisasi Perpanjangan IUPK Freeport Dijadwalkan Oktober, Pemerintah Tawar Saham 12%

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dirinya untuk menindaklanjuti keinginan PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca 2041.

Bahlil mengungkapkan, salah satu opsi dalam negosiasi tersebut adalah penambahan porsi saham pemerintah di PTFI yang saat ini telah mencapai 51,24%.

"Kami telah mendapat arahan dari Pak Presiden, di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian akan diberikan kepada BUMD Papua dan berlaku pasca 2041," ujarnya di Pressroom Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ihwal rencana peningkatan saham PTFI, kata Bahlil penting untuk menjamin kelanjutan operasional anak usaha perusahaan pertambangan global asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Sebagaimana diketahui, strategi penambangan PTFI ke depan berbeda dengan sebelumnya yang berfokus pada tambang terbuka (open pit).

Saat ini PTFI tengah mengeksplorasi tambang bawah tanah (underground) di sejumlah titik di kompleks pertambangan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, salah satunya di area Kucing Liar.

"Underground ini prosesnya tidak sama dengan open pit. Produksi 2020-2021 di underground itu merupakan hasil eksplorasi tahun 2004. Tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Rencananya, awal Oktober kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport," jelasnya.

Baca Juga: Dua Pekerja Freeport Tewas Tertimbun Longsor, Bahlil Hentikan Aktivitas Pertambangan Grasberg

Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menyampaikan operasional PTFI di proyek pertambangan emas dan tembaga di Papua menjadi penyumbang PDB tertinggi di Indonesia

"Kita bilangnya Freeport untuk Indonesia. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Dan dari yang Rp80 triliun itu, Rp11,2 triliun untuk Papua Tengah, Kabupaten Timika, dan juga kabupaten lain di Papua Tengah. Rp11 triliun per tahun," ungkapnya di salah satu kanal YouTube, dikutip Sabtu (27/9/2025).

Ia pun menegaskan, bila kontrak ini tidak diperpanjang maka manfaat besar yang diterima RI akan berakhir

"Dan kalau tidak diperpanjang, tidak ada yang diuntungkan. Kontribusi US$4 miliar rata-rata setiap tahun untuk negara akan berhenti. Employment 30 ribu akan berhenti. Pendapatan daerah lebih dari Rp10 triliun per tahun akan berhenti juga. Program Community Development hampir Rp2 triliun per tahun juga berhenti. Tidak ada yang diuntungkan. Kalau dilanjutkan, semua pihak diuntungkan," tutupnya.