Penguatan Kapasitas dan Kemitraan Perempuan Pelaku UMKM Langkah Penting Percepat Ekonomi RI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan penguatan kapasitas dan kemitraan bagi perempuan pelaku UMKM menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut mengingat 64 persen pelaku UMKM di Indonesia merupakan perempuan. Ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada peluncuran Program KUMITRA (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) di Sukabumi, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: RI Perlu SDM Unggul Terhadap Perubahan Teknologi dan Transformasi Ekonomi Hijau

Program yang digagas Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) merupakan langkah strategis mempercepat pemerataan ekonomi melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Program ini menjadi ruang nyata bagi perempuan untuk berkolaborasi, bersinergi, dan bekerjasama. Selama ini perempuan seringkali lebih sulit mengakses sumber daya ekonomi, sehingga kolaborasi lintas kementerian ini adalah solusi agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, semua kementerian harus berkolaborasi, salah satunya dengan penguatan UMKM perempuan. Selama ini banyak pelaku usaha yang setelah memproduksi bingung kemana harus menjual produk mereka. Nah, inilah jawaban sinergi yang kita hadirkan agar produk mereka punya arah pasar yang jelas dan masa depan yang lebih baik,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Rabu (15/10).

Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Program KUMITRA hadir untuk menghubungkan pelaku usaha mikro dengan sektor usaha yang lebih besar agar mereka memiliki kepastian pasar dan akses rantai pasok.

“Selama ini banyak usaha mikro berjalan sendiri tanpa penopang di atasnya. Melalui KUMITRA, kami ingin memastikan setiap pelaku usaha mikro memiliki mitra strategis mulai dari sektor ritel modern, lembaga keuangan, hingga BUMN. Dengan begitu, barang sebanyak apa pun yang mereka produksi sudah ada yang membeli,” jelas Menteri Maman.

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menjelaskan pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk Inkubator Ultramikro Berbasis Wakaf Produktif, yang telah membantu ratusan pelaku usaha — mayoritas perempuan.

“Kami membangun sistem berbasis sosial, bukan hanya bisnis. Ketika seseorang tidak membayar, artinya ada orang lain yang tidak bisa tertolong. Ini bentuk gotong royong ekonomi yang nyata. Kami siap menjadikan Kota Sukabumi menjadi model nasional pengembangan UMKM berbasis sosial. Untuk itu, kami akan terus bersinergi dengan Kementerian UMKM dan Kemen PPPA agar Sukabumi menjadi laboratorium kebangkitan UMKM Indonesia,” ujar Ayep Zaki.