Desa Wisata Tersertifikasi Diharapkan Ciptakan Ekosistem Pariwisata Berdaya Saing Global

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berkolaborasi bersama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyelenggarakan program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025.

Sertifikasi tersebut dilakukan melalui proses penentuan status mutu, standar, dan kualitas desa wisata dengan mekanisme penilaian/audit menggunakan kriteria dan indikator kepariwisatan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. 

Baca Juga: Belarus Jadi Mitra Strategis RI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Sertifikasi ini dilakukan melalui mekanisme penilaian lembaga sertifikasi yang bernaung di bawah Kemenpar, yaitu Lembaga Sertifikasi Produk Indonesia Sustainable Tourism Council (LS Pr-ISTC).

Dan sebanyak 10 desa wisata berhasil meraih Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan 2025. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana pun mengapresiasi capaian tersebut.

Dirinya mengatakan program ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong pengembangan desa wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta merupakan bagian dari kerangka program pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Ini disampaikannya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

“Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan adalah langkah penting untuk memastikan desa wisata di Indonesia bisa naik kelas tidak hanya menjadi destinasi unggulan, tetapi juga dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat setempat. Kami mengapresiasi kerja sama dengan BCA yang turut mendukung program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan,” kata Menpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Rabu (17/12).

Desa Wisata yang dipilih untuk disertifikasi yaitu desa wisata berstatus maju atau mandiri, serta telah memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Dari 10 desa yang terpilih, ada empat desa wisata yang berhasil memperoleh sertifikasi melalui program dari Kemenpar adalah:

1.⁠ ⁠Desa Wisata Wanurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;

2.⁠ ⁠Desa Wisata Krebet di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.⁠ ⁠Desa Wisata Les di Kabupaten Buleleng, Bali; dan

4.⁠ ⁠Desa Wisata Senaru di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, ada enam desa wisata yang berhasil memperoleh sertifikasi melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) dari BCA, yaitu:

1.⁠ ⁠Desa Wisata Dayun di Kabupaten Siak, Riau;

2.⁠ ⁠Desa Wisata Kreatif Terong, di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung;

3.⁠ ⁠Desa Wisata Tamansari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

4.⁠ ⁠Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

5.⁠ ⁠Desa Wisata Taro di Kabupaten Gianyar, Bali; dan

6.⁠ ⁠Desa Wisata Bilebante di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan menjadi bagian dari strategi nasional pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia yang sejalan dengan Sustainable

Development Goals (SDGs) dan pilar-pilar pembangunan desa wisata mencakup ekonomi, sosial-budaya, serta lingkungan.

“Kami berharap dengan semakin banyaknya desa wisata yang tersertifikasi, akan tercipta ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing global, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa," kata Menteri Widiyanti.

Sementara itu, Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono menambahkan pihaknya berkomitmen mendukung Kemenpar dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. 

“Kami meyakini inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pariwisata,” kata Antonius.