DPR Dorong Pemerintah Permudah Modal Desa Wisata agar Perputaran Ekonomi Lancar

Akses pembiayaan dinilai menjadi titik lemah utama dalam upaya memperkuat desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal.

Komisi VII DPR RI menilai peran pemerintah pusat dan daerah perlu diperluas untuk membuka ruang permodalan yang lebih mudah bagi pengelola desa wisata.

Ketua Tim Panja Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyebut dukungan finansial menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor pariwisata berbasis desa.

Ia menekankan keterlibatan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat diperlukan sejak tahap awal pengembangan destinasi.

Menurut Saleh, bantuan permodalan bukan sekadar stimulus jangka pendek, tetapi instrumen membangun kekuatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Ia menilai pariwisata desa seharusnya berkembang bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi warga.

Komisi VII mencermati masih banyak desa wisata yang tertahan pada fase pengembangan akibat keterbatasan kemandirian modal.

Situasi tersebut membuat sejumlah ekowisata berjalan lambat meski memiliki potensi alam dan sosial yang besar.

Saleh mengakui beberapa desa wisata telah mencatat keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Namun, ia menilai capaian tersebut masih membutuhkan dukungan kebijakan agar desa wisata mampu naik kelas menuju kemandirian penuh.

Perbedaan karakter kegiatan di setiap desa wisata juga membuat kebutuhan dukungan menjadi tidak seragam antar wilayah.

Dalam kunjungan kerja di Kota Tangerang Selatan, Komisi VII memberikan perhatian khusus pada Desa Wisata Keranggan.

Desa tersebut dinilai berhasil melibatkan kelompok disabilitas dalam aktivitas ekonomi dan pengembangan destinasi.

Langkah tersebut dianggap sejalan dengan kerangka standardisasi pariwisata desa yang berkelanjutan dan terukur.

Kelompok Sadar Wisata Keranggan dinilai mampu membina penyandang disabilitas agar terlibat aktif dalam sektor pariwisata.

Komisi VII juga meninjau langsung tahapan pengembangan desa wisata, mulai dari rintisan hingga kategori mandiri.

Selain peninjauan lapangan, anggota dewan menyerap aspirasi pengelola terkait kendala pembiayaan dan regulasi.

Dalam kesempatan itu, Komisi VII menyoroti rencana relokasi Desa Wisata Keranggan akibat proyek strategis nasional.

Saleh menegaskan proses pemindahan harus menjaga kelestarian ekosistem pariwisata yang telah dibangun bertahun-tahun.

Baca Juga: Bedah Kamera 108 MP Redmi Note 15 5G, Evaluasi Foto Video Siang Malam

Ia meminta pemerintah memastikan relokasi tidak menghapus nilai ekonomi dan sosial yang telah tumbuh di kawasan tersebut.

Komisi VII berkomitmen berkoordinasi dengan kementerian terkait agar perlindungan desa wisata tetap menjadi prioritas kebijakan.