Menko PMK Ungkap Fokus Awal dalam Percepatan Rehabilitasi–Rekonstruksi Aceh dan Sumatera

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menghadiri koordinasi awal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. 

Pratikno mengatakan koordinasi awal yang berlangsung pada Kamis (9/1/2026) ini difokuskan pada percepatan pendataan sebagai dasar perencanaan pemulihan lintas sektor.

Baca Juga: Purbaya Tahu Ada Perusahaan China Tak Bayar PPN, Tapi Belum Disidak, Kenapa?

"Prioritas penanganan mencakup pemulihan infrastruktur, pembangunan hunian masyarakat terdampak, pemulihan ekonomi lokal, serta pemulihan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial keagamaan," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Jumat (9/1).

Berdasarkan pemantauan pemerintah, kondisi wilayah terdampak bencana masih bervariasi. Sejumlah kabupaten masih berada pada tahap tanggap darurat. 

Sementara itu, mayoritas daerah telah memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Kondisi ini menuntut penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di masing-masing wilayah.

Selain pemulihan jangka pendek, pemerintah menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan untuk membangun daerah yang lebih tangguh terhadap bencana.

“Kita tidak hanya memulihkan, tetapi membangun daerah menjadi lebih baik dan lebih tangguh,” tegas Pratikno.

Dalam kerangka kebijakan, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola penanganan bencana melalui pembagian peran yang lebih jelas. 

BNPB tetap difokuskan pada penguatan fase tanggap darurat, sementara Satgas diarahkan untuk memimpin fase rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Untuk mendukung pengambilan keputusan, Satgas didorong memiliki data tunggal berbasis dashboard yang presisi dan terintegrasi.

Pemulihan sektoral menjadi perhatian penting, khususnya layanan kesehatan guna mencegah potensi penyakit menular pascabanjir. 

Menjelang bulan suci Ramadan, perhatian juga diarahkan pada pemulihan pendidikan dan sosial-keagamaan, termasuk perbaikan sarana sekolah dan rumah ibadah. 

Pada sektor ekonomi, pemerintah mendorong percepatan pemulihan dari sisi pasokan dan permintaan, antara lain melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, serta penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli dan likuiditas masyarakat di wilayah terdampak.