Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim Kritik Penanganan Banjir Gubernur Pramono

Menyikapi kondisi banjir di Jakarta dalam beberapa hari terakhir, Legislator DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyampaikan kritik terhadap Gubernur Pramono Anung. Ia menilai Pemprov “ketinggalan” melakukan upaya penanganan. 

Menurut Lukmanul Hakim, Banjir dan macet seharusnya mendapat perhatian khusus karena sudah menjadi problem latent di Jakarta. Sementara itu, ia menilai bahwa penanganannya tidak dimitigasi dengan cermat sehingga banjir merajalela.

Wakil rakyat yang bertugas di Komisi C ini mengaku kecewa dengan kebijakan Gubernur DK Jakarta Pramono Anung yang dinilainya kurang cermat dalam mengantisipasi banjir. Pramono dianggap menyikapi banjir sebagai hal yang biasa.

Meskipun sosok yang kerap disapa Bang Lukman itu mengapresiasi langkah temporer berupa penerapan work from home, school from home, dan operasi modifikasi cuaca, ia tetap menyayangkan kurangnya tindakan preventif.

Sebelumnya, Gubernur DK Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Jakarta akan terus dilanjutkan hingga 27 Januari 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem. Operasi modifikasi cuaca yang awalnya akan diakhiri 23 Januari 2026 itu diputuskan untuk diperpanjang menimbang tingginya potensi hujan lebat yang dapat memicu banjir.

"Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya enggak apa-apa,” ucap Pramono saat berada di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026).

Lukman mengingatkan, tata ruang di Jakarta yang kacau menjadi biang kerok banjir dan kemacetan lalu lintas. Karenanya, siapa pun yang memimpin Jakarta masih harus memprioritaskan penanganan banjir dan kemacetan lalu lintas.

Lukman membuka catatan bahwa anggaran daerah (APBD) untuk Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta adalah sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp6,072 triliun pada tahun 2025-2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan banjir melalui normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta pemeliharaan pompa dan saluran. Anggaran ini bagian dari APBD DKI, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur pengendali banjir, termasuk perbaikan sarana prasarana.

Baca Juga: Beredar Video Viral Banjir Masuk hingga Kabin Penumpang Transjakarta, Manajemen Angkat Suara

Karenanya kekesalan Lukman makin membuncah melihat fenonena banjir di Januari 2025 yang mendera masyarakat di Jakarta. Membaca pemberitaan dan kunjungannya ke lapangan memastikan bahwa banjir kali ini sudah sangat serius. 

Lukman menyayangkan kebijakan Pemprov yang meminta masyarakat Jakarta dan yang beraktivitas di Jakarta untuk WFH agar tidak terjebak banjir. Untuk itu, dia meminta Gubernur selaku orang pertama di Jakarta melakukan tindakan konkret dengan memastikan semua saluran air dan pompa berfungsi sebagai mana semestinya.