Menteri Maman Minta Maaf Serapan Kredit UMKM 2025 Tak Capai Target 25%

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui belum mampu menyerap porsi pembiayaan perbankan sebesar 25% dari total kredit nasional yang mencapai Rp8.149 triliun. Kementerian UMKM mendapat penugasan untuk menyalurkan seperempat dari total pembiayaan tersebut kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Hingga akhir Desember 2025, realisasi penyaluran pembiayaan UMKM baru mencapai 19,4% atau setara Rp1.540 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 6% atau senilai Rp457 triliun yang belum terserap sesuai target.

“Saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat, kami baru bisa mencapai di 19,4%. Artinya masih ada 6 persenan yang kita belum mampu. Kita Kementerian UMKM belum mampu mencapai sampai 25%,” ujar Maman di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Baca Juga: Kementerian UMKM Dukung BKPM Permudah Penerbitan NIB

Di luar pembiayaan UMKM, penyaluran kredit tercatat mencapai Rp6.569 triliun. Maman menyebut pembiayaan tersebut terkonsentrasi pada sekitar 50 korporasi besar.

“Tapi oke, karena itu bukan peranannya saya, saya bicara sekarang yang di UMKM,” katanya.

Sementara itu, hingga 31 Desember 2025, total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp270 triliun atau sekitar 94,4% dari target yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut telah menjangkau 4.589.839 penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.544.394 debitur dinyatakan naik kelas atau lulus dari skema KUR, dengan capaian 131,6% dari target. Selain itu, terdapat 2.758.387 debitur baru atau 117,5% dari target yang ditetapkan.

Untuk pertama kalinya, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,7% atau senilai Rp163,9 triliun. Angka tersebut melampaui target strategis pemerintah yang dipatok sebesar 60%.

Baca Juga: Siap Diteken, Kesepakatan Tarif RI dengan AS Dinilai Bakal Untungkan UMKM dan Industri

Data tersebut menunjukkan fokus penyaluran KUR yang semakin diarahkan ke sektor produktif, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat struktur pembiayaan UMKM.