Momentum Transisi Energi Kendaraan listrik

Selain ada masalah krisis iklim dana beberapa minggu ini, harga minyak melesat tinggi sehingga menimbulkan krisis energi, krisis fiskal, dan bukan tidak mungkin menjalar menjadi krisis ekonomi. Negara tetangga, Filipina, sudah krisis dan darurat energi yang menyiksa rakyatnya. Karena itu, Indonesia mutlak harus memanfaatkan momentum krisis ini untuk melakukan tranformasi dan transisi cepat dari energi minyak, termasuk batubara yang kotor, menjadi energi hijau.

Sebenarnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menanggapi dan antisipasi cepat krisis ini dengan  membeberkan rencana besar, yakni transisi energi untuk kendaraan dari berbahan bakar bensin menjadi tenaga listrik. 

Transisi ini diyakini akan membantu menyelamatkan fiskal jika dilakukan dengan cermat dan cepat. Menurut Presiden, rencana konversi kendaraan bensin ke tenaga listrik akan dikenakan bagi seluruh kendaraan mulai dari motor, mobil, hingga truk.

“Kita sudah bikin simulasi ternyata naik motor, kalau dia pakai listrik pengeluarannya tinggal 20 persen atau seperlima, this is our game changer," kata Presiden Prabowo. Pembangkit listrik tenaga surya. 

Perhitungan yang disampaikan oleh Presiden senada dengan hasil kajian INDEF. Satu unit kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sangat memungkinkan dan bisa memangkas beban subsidi energi sampai 85 persen.

Berdasarkan data yang disampaikan Presiden serta kajian dari INDEF, serta momentum krisis akibat konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang memicu lonjakan harga minyak dan menguras APBN, maka ketergantungan pada BBM impor harus ditekan melalui kebijakan konversi menuju kendaraan listrik, sesuai dengan kebijakan yang telah disampaikan Presiden.

Jika transisi dan konversi ini lambat atau gagal dilakukan, maka risiko krisis akan semakin nyata. Kebijakan percepatan konversi ini menjadi langkah yang paling layak dan mutlak diperlukan. Penyelamatan fiskal harus dilakukan dengan cara ini, sekaligus untuk terus mengantisipasi ketidakpastian global.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia setidaknya dapat memiliki pembangkit tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam waktu satu tahun ke depan. Ini merupakan pekerjaan besar dan tidak mudah, sehingga mutlak harus menjadi prioritas di tengah momentum krisis perang saat ini serta dilakukan secara kolektif oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai konsumen utama.

INDEF telah dan terus melakukan berbagai kajian mengenai transisi energi, yang menyimpulkan bahwa percepatan elektrifikasi transportasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional serta penyelamatan fiskal dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Perlu menjadi perhatian bersama bahwa krisis perang ini berpotensi memporakporandakan fiskal dan ekonomi nasional jika tidak diantisipasi dengan baik. Terlebih lagi, fiskal kita saat ini dibebani utang besar peninggalan Jokowi serta berbagai misalokasi anggaran.

Baca Juga: Prabowo Minta Jajaran Menteri Percepat Program Sampah Jadi Energi Listrik

Ketidaksiapan dalam melakukan transisi ini dapat menyebabkan subsidi membengkak secara tidak terkendali, yang berpotensi berujung pada krisis fiskal. Subsidi BBM berisiko semakin tidak terkendali, dan jika dibiarkan, hanya akan dinikmati oleh golongan atas yang mampu, khususnya para pemilik mobil.

Menurut studi INDEF, konsumsi energi bersubsidi selama ini tidak mencerminkan pemerataan manfaat antargolongan masyarakat. Distribusi konsumsi Pertalite sebagian besar dinikmati oleh golongan atas, yaitu sebesar 63 persen, sementara golongan bawah hanya memperoleh 37 persen. Dengan demikian, kebijakan subsidi selama ini dinilai tidak adil karena sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok menengah atas yang memiliki daya beli kuat dan kepemilikan kendaraan lebih tinggi.

Momentum krisis harga minyak saat ini sangat tepat untuk segera melakukan konversi, guna menjadikan subsidi energi lebih tepat sasaran sekaligus menyiasati perubahan dan gejolak harga minyak akibat perang.