Pakar Ekonom Dorong Penghematan BBM Lewat Efisiensi Fiskal dan Gas Domestik

Penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat dilakukan lewat pengalihan anggaran operasional pemerintah menjadi subsidi tepat sasaran.

Menurut Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, langkah ini dinilai lebih efektif menjaga daya beli masyarakat dibandingkan menaikkan harga di pasar.

Firman juga menyebut, efisiensi energi di internal birokrasi menciptakan ruang fiskal yang lebih luas. Penghematan biaya perjalanan dinas dan listrik kantor menjadi kunci penguatan modal masyarakat.

"Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," tegas Firman di Surabaya kemarin.

Ia menyarankan penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menekan konsumsi energi nasional secara signifikan. Pengurangan mobilitas tersebut secara otomatis memangkas beban belanja BBM pada sektor transportasi publik.

"Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport," sarannya.

Selain penghematan di sektor publik, Firman juga menekankan pentingnya beralih ke gas alam cair atau LNG untuk mengurangi beban impor. Optimalisasi cadangan gas domestik dapat menjadi substitusi langsung bagi konsumsi elpiji dan minyak bumi.

"Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG," kata Firman.

Dirinya mendorong percepatan infrastruktur gas perkotaan sebagai strategi ketahanan energi jangka panjang yang paling realistis. Hal ini dianggap lebih mendesak mengingat ketergantungan impor bahan bakar fosil yang masih sangat tinggi.

"Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG," tegasnya.

Sementara terkait adaptasi industri, Firman berpendapat bahwa sektor manufaktur memiliki keterbatasan dalam penghematan energi jangka pendek. Menurutnya, efisiensi di sektor industri sebaiknya tidak menyentuh proses produksi utama agar output ekonomi tidak anjlok.

"Industri penghematannya bukan di energi, tapi di hal lain. Jika industri sampai menghemat energi, produksinya akan terkendala," ungkap Firman.

Ia menambahkan bahwa penghematan di sektor industri hanya bisa dilakukan pada fasilitas pendukung di luar jalur mesin produksi. Pengaturan listrik pada area perkantoran pabrik menjadi area yang paling mungkin dilakukan penyesuaian.

"Kalau proses produksi, saya kira malah tidak bagus kalau dia harus dikurangi energinya," imbuhnya.

Strategi terakhir adalah pemberian insentif masif untuk konversi kendaraan listrik guna mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Skema bantuan harga jual dinilai lebih diterima publik ketimbang kebijakan yang bersifat menekan atau disinsentif.

Baca Juga: BBM Nonsubsidi Batal Naik, Purbaya Ungkap Pertamina yang Tanggung Selisih Harga

"Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah," ujar Firman.

Firman menilai faktor psikologis masyarakat yang cemas terhadap krisis energi global harus direspons dengan kebijakan yang meringankan. Pemberian kemudahan akses energi terbarukan akan mempercepat transisi tanpa memicu gejolak sosial.

"Untuk saat ini, saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas," pungkas Firman.