Ekonom CSIS Nilai MBG Mulai Putar Ekonomi Rakyat di Daerah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak ekonomi di tingkat daerah seiring hampir rampungnya pembangunan infrastruktur dapur program tersebut di berbagai wilayah Indonesia.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai MBG berpotensi memperkuat ekonomi rakyat karena mendorong aktivitas sektor UMKM, pertanian, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Riandy mengatakan progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai sekitar 90%. Dari target 30 ribu unit, sebanyak 27 ribu dapur disebut telah siap beroperasi.

“Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy.

Menurut dia, program MBG mulai menciptakan rantai ekonomi baru di daerah karena kebutuhan bahan baku pangan dalam jumlah besar mendorong permintaan terhadap hasil pertanian lokal.

Dampak tersebut terlihat pada salah satu dapur MBG di SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dapur tersebut saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat di 15 sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, mengatakan kebutuhan bahan pangan dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal dan pelaku UMKM di sekitar wilayah dapur MBG.

“Jadi, memang kami memberdayakan UMKM di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat,” kata Edwin.

Ia menjelaskan dapur MBG membutuhkan pasokan sayur-sayuran dalam jumlah besar seperti kacang-kacangan, wortel, dan sawi. Untuk menjaga stabilitas stok, pihaknya mengatur jadwal suplai mingguan agar hasil panen petani dapat terserap optimal.

“Ada yang tanam wortel, ada yang tanam sawi, terus ada yang fokus pisang. Supaya jangan menumpuk. Karena kalau menumpuk kewalahan juga,” ujarnya.

Selain sektor pertanian, keberadaan dapur MBG juga dinilai membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, terutama ibu rumah tangga.

“Rata-rata yang kerja di kami itu adalah ibu rumah tangga yang selama ini tidak mendapatkan peluang bekerja,” kata Edwin.

Baca Juga: Ekonomi RI Kuartal I 2026 Tumbuh 5,61%, Kadin Apresiasi Program MBG hingga Hilirisasi

Baca Juga: Kantor Purbaya Catat Realisasi MBG Capai Rp70,2 triliun hingga 27 April 2026

Meski demikian, Riandy mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga keberlanjutan program di tengah tekanan fiskal. Ia menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan dibanding memangkas cakupan penerima manfaat.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari enam hari menjadi tiga atau empat hari seminggu,” ujarnya.

Menurut Riandy, langkah tersebut dinilai lebih aman dibanding mengubah struktur program secara menyeluruh karena aktivitas ekonomi di dapur MBG tetap berjalan.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas program melalui inspeksi lapangan dan mekanisme pemeriksaan acak agar anggaran yang digelontorkan benar-benar diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi.

“Pemerintah perlu memperkuat pola random check atau sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur akan menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya,” katanya.

Baca Juga: Dampak Program MBG Mulai Terasa, Orang Tua Akui Beban Berkurang

Baca Juga: MBG Dinilai Jadi Fondasi SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045

Di sisi lain, Riandy menilai MBG belum dapat menjadi satu-satunya motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan ekonomi. Untuk menggerakkan ekonomi, tetap dibutuhkan mesin-mesin ekonomi baru dari sektor lain,” ujarnya.