Kredit Foto: ChatGPT/Al Musthafa Gustar's
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak di tingkat rumah tangga berdasarkan temuan riset lapangan di sejumlah daerah. Studi yang dilakukan RISED di Cilacap, Semarang, dan Surakarta terhadap sekitar 1.800 orang tua siswa penerima manfaat mencatat perubahan pada pengeluaran harian dan pola konsumsi anak sejak program berjalan.
Tokoh pemuda dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia, Ahmad Alimudin, menyampaikan hasil temuan tersebut.
“Sekarang mulai muncul laporan riset lapangan yang melihat dampak awal MBG secara langsung dari orang tua siswa sebagai penerima manfaat. Laporan (RISED) yang melakukan studi di beberapa daerah seperti Cilacap, Semarang, Surakarta, dengan melibatkan sekitar 1800 orang tua siswa penerima MBG. Dari hasil tersebut ada temuan yang menarik. Sebagian keluarga merasa pengeluaran harian mereka menjadi lebih ringan. Orang tua jadi lebih jarang menyiapkan bekal dan uang jajan anak juga mulai disesuaikan. Dari data ini kelihatan kalau MBG memang ada yang butuh. Khususnya keluarga yang kurang mampu,” ujarnya.
Hasil survei RISED juga menunjukkan lebih dari 80% keluarga berpenghasilan rendah mendukung agar program MBG dilanjutkan. Selain itu, sekitar delapan dari sepuluh orang tua menyatakan anak mereka lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan lebih jarang melewatkan waktu makan sejak program berjalan.
“Programnya (MBG) terpakai dan ada dampaknya. Dan seperti yang kita tahu, sekarang MBG mulai fokus pada keluarga yang kurang mampu sebagai prioritas penerima karena pada akhirnya yang paling penting bukan perang narasi politiknya. Tapi apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan akses makan bergizi yang lebih baik atau enggak,” kata Alimudin.
Pelaksanaan MBG juga tercatat berdampak pada aktivitas ekonomi di tingkat lokal, khususnya melalui operasional dapur program.
Di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, salah satu pekerja dapur MBG, Kristina Lende, menyampaikan perubahan kondisi ekonomi setelah bekerja selama enam bulan sebagai pencuci ompreng di SPPG Watu Kawula. “Kini saya sudah mampu membeli 20–50 kilogram beras, memenuhi kebutuhan sekolah anak, bahkan membeli sepeda motor dari hasil kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, ia mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp50 ribu per hari, yang disebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk pembelian beras.
Di sektor pendidikan, pelaksanaan MBG juga tercatat memengaruhi aktivitas siswa di sekolah. Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Laura di Sumba Barat Daya, Maria Dolorosa, menyampaikan perubahan yang terjadi selama program berjalan.
“Selama pelaksanaan Program MBG, saya melihat perubahan signifikan: anak-anak lebih antusias, lebih semangat hadir dan bertahan di kelas, mood lebih stabil terutama pada siswa grahita dan Down Syndrome. Selain itu, beban konsumsi asrama berkurang karena siswa sudah makan siang bergizi,” ujarnya.
Baca Juga: Ribuan Dapur MBG Tak Penuhi Standar, Pemerintah Setop Sementara 1.780 Unit
Baca Juga: Dilema MBG: Gaji Pencuci Piring Rp3,5 Juta Meski Guru Honorer Masih Rp600 Ribu
SLB Negeri Laura memiliki 68 siswa dengan berbagai kategori kebutuhan khusus, termasuk tuna rungu, daksa, autis, grahita, hingga down syndrome. Sekitar 40 siswa tinggal di asrama secara bergantian, dengan mayoritas berasal dari keluarga ekonomi desil 1 dan 2.
Program MBG saat ini tengah dalam proses pembenahan oleh pemerintah, dengan fokus yang disebutkan mulai diarahkan kepada keluarga kurang mampu sebagai prioritas penerima.
Alimudin menyampaikan pentingnya evaluasi berbasis data dalam pelaksanaan program. “Diskusi soal MBG harus mulai naik level. Bukan cuma soal gagal atau sukses. Tapi kita bicara berbasis data. Evaluasi implementasi dan perbaikan SPPG yang bermasalah. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
