Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Bahas Polemik Investasi Aqua Farm hingga Proyek Air Mandalika

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali memimpin sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) pada Selasa (19/5/2026). 

Dalam sidang tersebut membahas persoalan investasi yang melibatkan perusahaan asal Swiss, PT Aqua Farm Nusantara, serta dua perusahaan asal Amerika Serikat yakni PT Perusahaan Air Indonesia-Amerika (PAIA) dan PT Perusahaan Resort Indonesia Amerika (PRIA).

"Satu Swiss, yang kedua perusahaan Amerika," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/5/2026)

Pada PT Aqua Farm Nusantara membahas ketidakselarasan kuota budidaya ikan di Danau Toba sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 dengan kapasitas produksi dan izin investasi yang telah berjalan.

Purbaya menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan daya dukung lingkungan Danau Toba terhadap kapasitas produksi ikan.

"Yang pertama kan yang di Danau Toba kan, itu ada masalah kapasitas danau, kapasitas dari dukung lingkungan danau terhadap berapa jumlah ikan yang bisa diproduksi di situ," tambahnya.

Ia mengatakan sebelumnya terdapat studi yang memperkirakan kapasitas produksi mencapai sekitar 60 ribu ton. Namun, dalam perkembangannya muncul pembatasan kapasitas yang lebih rendah sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan izin usaha yang sudah terbit.

Menurutnya, kondisi tersebut memicu rekomendasi revisi aturan dari KPK kepada pemerintah daerah. Namun di sisi lain, kapasitas produksi yang telah terpasang dinilai sudah melebihi batas yang ditetapkan.

Purbaya menilai apabila pembatasan tersebut diterapkan secara langsung, maka akan berdampak besar terhadap pelaku usaha termasuk masyarakat sekitar yang menggantungkan ekonomi dari budidaya ikan di kawasan Danau Toba.

Karena itu, ia memutuskan untuk melanjutkan operasional sementara sambil menunggu hasil studi terbaru mengenai daya dukung lingkungan danau.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Rp2 Triliun per Hari untuk Stabilkan Pasar Obligasi dan Rupiah

Baca Juga: Purbaya Klaim Satgas Debottlenecking Berhasil Percepat Investasi Senilai US$30 Miliar

Ia menyebut studi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan dan akan dibiayai melalui dana riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp200 juta.

"Biayanya akan dibiayai oleh biaya riset BRIN dengan uang dari LPDP. Jadi itu udah clear, dia minta 200 juta," terangnya.

Selain isu, rapat juga membahas implementasi investasi PT PAIA terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum berbasis Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Permasalahan yang diangkat mencakup implementasi perjanjian investasi, pengelolaan lahan, perubahan tarif, hingga pasokan air.

Purbaya mengatakan sebagian persoalan terkait proyek air tersebut sudah mulai menemukan solusi, termasuk terkait perizinan penggunaan air tanah yang melibatkan Kementerian ESDM.

"Ada izin yang perlu diurus, izin apa tadi dari KEK itu, penggunaan air tanah ya, dari Departemen Geologi di Bandungya, dari Kementerian ESDM yang penelitiannya di Bandung, nanti itu bisa dijalankan juga dibantu oleh KEK, jadi nggak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, persoalan terkait lahan investasi disebut masih menunggu kehadiran perwakilan investor asal Amerika Serikat untuk pembahasan lanjutan.

"Yang kedua yang tanah itu, yang saya belum terlalu clear masalahnya apa, karena orangnya nggak di sini kan. Jadi kita tunggu sampai orangnya datang ke sini, dari investor Amerika, baru kita kasih dana lagi Nggak lama kok itu," pungkasnya.