Prabowo: Rakyat Tidak Mimpi Kaya Raya, Cukup Hidup Layak

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya tidak bermimpi menjadi kaya raya, melainkan hanya ingin hidup layak dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang terjamin.

Pernyataan itu disampaikan saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), yang membahas penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Menurutnya, pasal tersebut menjadi cetak biru sistem perekonomian nasional yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

"Apabila kita menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak," ujar Prabowo.

Ia menggambarkan mimpi sederhana rakyat Indonesia, makan dengan baik setiap hari, memberi susu untuk anak-anak, mendapatkan obat saat sakit, memiliki rumah layak, serta melihat anak-anak bersekolah dalam keadaan sehat. Rakyat juga berharap orang tua mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang cukup.

"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik," tegas Prabowo.

Prabowo menyatakan keyakinannya semakin kuat setelah mengevaluasi potensi kekayaan alam Indonesia yang sangat besar. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan pelaksanaan UUD 1945 sebagai tanggung jawab bersama guna mewujudkan masa depan yang lebih baik.

"Menurut pendapat pemerintah dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa ‘Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia’,” katanya.

Pidato tersebut menjadi bagian dari penyampaian arahan pemerintah terkait arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan di hadapan DPR RI