Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Soal Gibran Tetap Bisa Maju Pilpres, Mahfud MD: Kalau Ada Hukum Pidana...

Soal Gibran Tetap Bisa Maju Pilpres, Mahfud MD: Kalau Ada Hukum Pidana... Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden tidak menghapus hak politiknya sebagai warga negara.

Gibran tetap memiliki kesempatan kembali ke dunia politik, termasuk mengikuti pemilihan presiden (Pilpres) mendatang, selama memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali melalui kanal YouTube pada 19 November 2026. Dalam diskusi itu, Rhenald menyinggung kondisi Gibran yang kini terlihat lebih rileks dan menjalani kehidupan sebagai warga biasa setelah mundur dari jabatan wakil presiden.

Menanggapi pertanyaan mengenai peluang Gibran kembali ke panggung politik, Mahfud menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum tata negara maupun administrasi negara yang melarang seseorang berpolitik karena pernah mengundurkan diri dari jabatan publik.

"Silakan gitu. Dia punya hak politik. Tidak ada satu pasal yang mengatakan Gibran tidak boleh berpolitik. Larangan berpolitik itu hanya ada di hukum pidana, enggak ada di tata negara, di administrasi negara," ujar Mahfud.

Karena itu, Gibran tetap memiliki hak untuk mengikuti kontestasi politik pada masa mendatang. Namun, Mahfud mengingatkan bahwa Gibran tidak bisa kembali menggunakan dokumen persyaratan pencalonan yang dipakai pada Pilpres 2024.

"Dia sudah mundur dan enggak bisa maju lagi dan tidak bisa ikut pilpres yang akan datang tanpa menggunakan persyaratan yang sah. Yang dipakai 2024 itu tidak sah," tegas Mahfud.

Hal itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan keabsahan ijazah atau penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya.

Mahfud menegaskan, apabila ingin kembali maju dalam pemilihan presiden, Gibran harus memenuhi persyaratan pendidikan melalui jalur yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menyebut sejumlah pilihan yang dapat ditempuh, antara lain mengikuti pendidikan Paket C atau menyelesaikan kekurangan mata kuliah melalui mekanisme pendidikan yang resmi.

Meski demikian, Mahfud menilai persoalan hak politik Gibran tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan berlanjutnya proses hukum pidana terkait penerbitan surat keterangan (suket) pengganti ijazah yang digunakan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024 maupun Pilkada Solo 2019.

Menurut dia, pengunduran diri Gibran telah menyelesaikan persoalan dari sisi jabatan dan hukum tata negara. Namun, hal itu tidak otomatis menghapus dugaan pelanggaran pidana yang berkaitan dengan penerbitan dokumen maupun penyampaian informasi kepada publik.

Baca Juga: Bukan Dasco, Mahfud MD Sarankan Prabowo Pilih Cawapres Senior Nonpartai Ini

Mahfud menekankan, jika dalam proses hukum ditemukan tindak pidana, konsekuensinya dapat memengaruhi hak politik Gibran. Termasuk kemungkinan adanya hukuman berupa larangan berpolitik serta kewajiban mengembalikan fasilitas negara yang telah diterima.

"Kalau dianggap dia pidana, bisa nanti ada hukuman tidak boleh berpolitik. Fasilitas negara yang sudah diberikan harus dikembalikan, itu bisa, Pak. Tapi pidana yang menentukan itu," pungkas Mahfud.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat