Tuntut Gubernur Rudy Mas’ud Mundur, Ratusan Massa Aksi Duduki Kantor Gubernur Kaltim

Gelombang demonstrasi terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali memanas di pertengahan pekan ini. Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) nekat menduduki halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kamis, 21 Mei 2026 siang.

Aksi bertajuk Gerakan 215 itu dilakukan usai massa lebih dulu menggelar demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pada pagi harinya. Sekitar 600 orang peserta aksi datang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat sambil membawa mobil komando.

Sesampainya di lokasi, massa sempat beristirahat dan melaksanakan salat di area sekitar. Setelah itu, para peserta aksi melanjutkan orasi politik di depan Kantor Gubernur Kaltim.

Koordinator APMK, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi simbolis belaka. Pihaknya mengklaim telah menyerahkan puluhan halaman dokumen dugaan penyimpangan kebijakan dan penggunaan APBD Pemprov Kaltim ke pihak Kejati Kaltim.

Selain persoalan anggaran, APMK juga menyoroti dugaan praktik dinasti politik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Isu nepotisme tersebut dinilai menjadi poin krusial yang mencederai tata kelola pemerintahan daerah.

Baca Juga: Gubernur Sumut dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Tingkatkan Akses dan Mutu Layanan JKN

Dalam aksinya, massa menyampaikan dua tuntutan utama secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Tuntutan pertama adalah mendesak orang nomor satu di Kaltim tersebut untuk segera mundur dari jabatannya.

Tuntutan kedua berkaitan dengan hak pengawasan legislatif jika sang kepala daerah memilih tetap bertahan. Rudy Mas’ud diminta menginstruksikan Fraksi Golkar DPRD Kaltim untuk memberikan dukungan penuh terhadap guliran hak angket.