Beda Tanggapan dengan Yusril Soal Film 'Pesta Babi', Ini Kata Mantan Menag hingga Mantan Menteri ESDM

Perdebatan publik mengenai film dokumenter "Pesta Babi" yang mengangkat dinamika sosial dan lingkungan di Papua Selatan terus bergulir. Film tersebut memunculkan beragam pandangan, mulai dari soal pembangunan, lingkungan hidup, hak masyarakat adat, hingga pendekatan negara terhadap Papua.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut menyoroti muatan isu kolonialisme yang muncul dalam film tersebut. Ia menolak narasi tersebut dan menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Yusril, bergabungnya Papua ke Indonesia berlangsung melalui referendum resmi yang berada di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Papua itu bergabung ke Republik Indonesia berdasarkan referendum yang dilaksanakan oleh PBB dan kita tidak pernah menjajah Papua," ujarnya.

Yusril juga memastikan pemerintah pusat tidak melakukan tindakan buruk terhadap masyarakat Papua. Ia menyebut sejak 2022 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai program strategis nasional telah dijalankan di Papua dengan fokus pada ketahanan pangan dan kemandirian energi.

Ia menambahkan, seluruh rancangan program tersebut telah melalui kajian mendalam, meski diakui tetap terdapat potensi konflik kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Di sisi lain, suara berbeda muncul dalam acara nonton bersama dan diskusi film "Pesta Babi" yang digelar di Jakarta, Rabu (20/5/2026) malam. Sejumlah tokoh masyarakat sipil menyoroti isu-isu yang diangkat dalam film, mulai dari deforestasi, hak ulayat, hingga persoalan militerisasi di Papua.

Ketua Institut Harkat Negeri dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Sudirman Said, menilai film itu menggambarkan persoalan mendasar mengenai arah pengelolaan kekuasaan. Ia mengkritisi sejumlah kebijakan yang menurutnya berkaitan dengan kepentingan politik elektoral.

"Kenapa ada perusakan alam Papua seperti di film 'Pesta Babi'? Elektoral. Kenapa ada MBG? Elektoral. Kenapa ada KDMP? Elektoral. APBN dibagi, tapi tidak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, tidak untuk melayani rakyat," kata Sudirman.

Pandangan lain disampaikan mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati. Ia menilai tingginya ongkos politik dapat mendorong praktik-praktik yang berdampak pada wilayah kaya sumber daya alam seperti Papua.

Menurut Annisa, masyarakat Papua perlu mendapatkan keadilan di tengah berbagai tantangan yang ada, termasuk persoalan eksploitasi sumber daya dan pendekatan keamanan.

Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis juga menyoroti pendekatan keamanan di Papua. Ia menilai masifnya pendekatan tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya membangun Papua secara lebih baik.

Sementara itu, mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menyinggung persoalan ketimpangan dan eksploitasi sumber daya alam yang menurutnya masih menjadi tantangan di Papua.

"SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup juga, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa berkata 'cukup' atas penderitaan Papua," ujar Beka.

Baca Juga: Gerindra soal Viralnya 'Pesta Babi', 'Itu Film Propaganda yang Halus'

Dalam diskusi yang sama, Arsitek Marco Kusumawijaya mengajak masyarakat mengambil sikap terhadap berbagai persoalan yang diangkat film. Jurnalis Bona Beding menyoroti simbol salib dalam film sebagai representasi penderitaan sekaligus harapan pembebasan.

Adapun mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam. Ia mengingatkan bahwa alam pada hakikatnya bukan untuk dikuasai, melainkan dipelihara bersama.