Blackout di Sumatera, Anggota Komisi VI DPR Desak Evaluasi Total PLN

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan mendesak pemerintah melakukan evaluasi total. Evaluasi juga harus dilakukan oleh pihak PT PLN (Persero).

Desakan ini muncul pasca pemadaman listrik massal di Pulau Sumatera. Peristiwa *blackout* tersebut terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Nasim menilai *blackout* telah mengganggu aktivitas masyarakat. Kejadian ini juga memukul telak sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

Sektor UMKM sangat bergantung pada pasokan listrik. Pendapatan para pelaku usaha langsung anjlok drastis saat listrik padam lama.

"Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM," kata Nasim Khan kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Bareskrim Polri sebelumnya telah mengungkap pemicu pemadaman massal tersebut. Gangguan dipicu oleh putusnya kabel transmisi pada menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176.

Kerusakan menara SUTET itu berlokasi di Desa Tempino. Wilayah desa tersebut masuk ke dalam Kabupaten Muaro Jambi.

Nasim menyebut usaha kuliner dan fotokopi sangat bergantung pada listrik. Usaha pertokoan hingga industri rumahan juga membutuhkan pasokan setrum.

Sebagian besar pelaku usaha kecil tidak memiliki genset cadangan. Biaya pembelian alat dan bahan bakar dinilai terlalu mahal.

Nasim juga menyoroti belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PLN. Konsumen selama ini selalu dipaksa menanggung sendiri kerugian mereka.

Baca Juga: Said Didu Dinilai Tuduh Jokowi Jadi Biang Kerok Pemadaman Listrik di Sumatera

Nasim mendesak PLN segera menyusun formula kompensasi yang transparan. Sistem pengawasan infrastruktur kelistrikan juga harus dirombak total.

Pemeriksaan berkala pada kabel transmisi harus dilakukan di seluruh Indonesia. Langkah ini diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.