'Kami Tidak Abu-abu', PDIP Ogah Disebut Oposisi, Hanya Partai Penyeimbang

PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisi politiknya di tengah dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang banteng itu memastikan tidak berada dalam posisi oposisi, tetapi memilih menjadi “partai penyeimbang” sebagaimana keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Menurutnya, sikap penyeimbang yang diambil PDIP bukanlah posisi abu-abu atau setengah hati. Justru, pilihan tersebut menjadi jalan politik yang dianggap paling tepat dalam mengawal jalannya pemerintahan tanpa harus berada di dalam kabinet.

"PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi," kata Said, Kamis (18/6).

Said menjelaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak awal telah menggariskan bahwa partainya harus bersikap objektif terhadap pemerintah. Jika kebijakan yang dijalankan pemerintah membawa manfaat bagi rakyat, maka PDIP akan memberikan dukungan penuh meskipun tidak memperoleh keuntungan politik secara langsung.

"Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," ungkapnya.

Baca Juga: PKB Semprot PDIP: Jangan Main Dua Kaki, Oposisi Ya Oposisi!

Baca Juga: Tiyo Ardianto Makin Terpojok? Garda Prabowo Laporkan Eks Ketua BEM UGM ke Bareskrim

Namun di sisi lain, PDIP juga tidak akan segan menyampaikan kritik apabila melihat adanya kebijakan yang dinilai kurang tepat atau belum optimal. Kritik tersebut, kata Said, akan diberikan secara konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, konsep partai penyeimbang sangat berbeda dengan oposisi. Jika oposisi cenderung berhadapan secara total dengan pemerintah yang berkuasa, maka PDIP memilih tetap mendukung hal-hal yang baik sekaligus mengingatkan ketika ada kekurangan.

"Sebagai penyeimbang PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik hingga 2029 sesuai aturan main yang digariskan konstitusi kita. Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi," ucapnya.

"Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa. Sikap oposisi lebih menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan agar mendapatkan dampak negatif elektoral," sambung Said.

Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami sepenuhnya posisi politik yang diambil PDIP. Bahkan menurutnya, kepala negara menilai sikap tersebut sebagai bentuk kejujuran politik yang justru dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan.

Baca Juga: Reaksi PDIP saat Dituding 'Nge-Bossin' Tiyo Ardianto dan Mahasiswa UGM yang Kritis dengan Pemerintah

"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," imbuh Said.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo tidak berada dalam pola dukung total maupun oposisi penuh. Partai besutan Megawati itu memilih berdiri sebagai pengawas sekaligus pemberi masukan, dengan klaim utama memastikan seluruh kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat hingga akhir masa jabatan pada 2029.