Utang PLN ke Pemasok Energi dan Vendor Tembus Rp70,94 Triliun di 2025

PT PLN (Persero) menutup tahun 2025 dengan utang usaha kepada pemasok energi, penyedia barang dan jasa, serta pemasok tenaga listrik sebesar Rp70,94 triliun. Nilai tersebut tetap bertahan di level tinggi meski perusahaan menghadapi tekanan likuiditas yang cukup berat sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian 2025, total utang usaha PLN terdiri dari kewajiban pembelian bahan bakar, barang dan jasa sebesar Rp36,30 triliun serta utang pembelian tenaga listrik Rp34,64 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp50,02 triliun atau lebih dari 70% merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, sementara sisanya Rp20,91 triliun merupakan kewajiban kepada pihak berelasi.

Di tengah tingginya kewajiban kepada pemasok tersebut, kondisi kas PLN justru mengalami tekanan. Saldo kas dan setara kas turun dari Rp61,36 triliun pada 2024 menjadi Rp42,20 triliun pada akhir 2025.

Penurunan yang lebih tajam terlihat pada arus kas operasi. Jika pada 2024 PLN masih membukukan arus kas operasi sebesar Rp75,35 triliun, maka pada 2025 nilainya tinggal Rp9,91 triliun. Dengan kata lain, arus kas operasi perusahaan anjlok Rp65,44 triliun hanya dalam satu tahun.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Institute (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai tekanan likuiditas tersebut tidak terlepas dari membengkaknya piutang pemerintah kepada PLN.

Pada 2025, piutang pemerintah tercatat mencapai Rp110,74 triliun, melonjak dari Rp43,29 triliun pada tahun sebelumnya. Nilai tersebut terdiri dari piutang kompensasi Rp84,86 triliun, piutang subsidi Rp12,26 triliun, serta piutang program diskon listrik Rp13,60 triliun.

Menariknya, nilai piutang pemerintah tersebut tercatat lebih besar Rp39,80 triliun dibandingkan seluruh utang usaha PLN kepada pemasok energi, vendor, dan penyedia tenaga listrik yang mencapai Rp70,94 triliun.

"PLN membukukan kompensasi Rp112,73 triliun sebagai pendapatan, tetapi piutang pemerintah naik Rp67,45 triliun dalam tahun yang sama. Itu berarti sekitar sepertiga dari seluruh dukungan pemerintah yang dibukukan tahun 2025 tidak diterima sebagai uang, melainkan menumpuk sebagai tagihan. Pendapatan diakui, tetapi duitnya tidak masuk," ujar Andry kepada Warta Ekonomi, Minggu (21/6/2026).

Menurut dia, lonjakan piutang tersebut ikut menggerus likuiditas PLN meski perusahaan masih membukukan laba bersih.

Sepanjang 2025, PLN mencatat laba bersih sebesar Rp7,26 triliun. Namun angka tersebut merosot 65,8% dibandingkan laba tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,23 triliun.

"Kas dan setara kas turun Rp19,16 triliun, sementara piutang pemerintah naik Rp67,45 triliun. Jadi ada pendapatan yang diakui, tetapi belum berubah menjadi uang tunai," katanya.

Tekanan likuiditas tersebut juga tercermin dari meningkatnya pinjaman jangka pendek perusahaan. Posisi utang bank jangka pendek PLN naik dari Rp21,78 triliun pada 2024 menjadi Rp58,29 triliun pada 2025 atau bertambah sekitar Rp36,51 triliun.

Menurut Andry, kenaikan pinjaman tersebut menunjukkan PLN harus mencari sumber pendanaan tambahan ketika kas operasinya tidak lagi cukup menopang kebutuhan investasi.

"PLN menarik utang bank bukan untuk menambal operasi, melainkan karena kas operasinya yang tergerus kompensasi yang belum dibayar sudah tidak lagi cukup membiayai belanja modalnya. Seandainya negara membayar kompensasi penuh, kas operasi PLN akan berada di kisaran Rp57 triliun sampai Rp63 triliun, hampir cukup mendanai sendiri seluruh belanja modalnya tanpa tambahan utang besar dari bank," ujarnya.

Selain meningkatkan pinjaman bank, PLN juga mulai memanfaatkan fasilitas pembiayaan pemasok atau supplier financing. Dalam laporan keuangan 2025, PLN tercatat memperoleh pembiayaan pemasok sebesar Rp9,27 triliun dan melakukan pembayaran Rp2,01 triliun.

Baca Juga: Perkuat Industri Kendaraan Listrik dan Ekonomi Jawa Barat, PLN Rampungkan GI 150 kV Pabuaran

Baca Juga: Program Pesraman Agung PLN IP Buka Akses Air Bersih bagi 55 KK di Bali

Andry menilai penggunaan fasilitas tersebut menjadi indikasi tekanan modal kerja yang semakin besar.

"Ketika kas mengetat, PLN mulai memperpanjang tempo pembayaran ke pemasok melalui perantaraan bank. Jadi tekanan kas PLN tidak hanya muncul dalam bentuk utang bank, tetapi juga menjalar ke pola pembayaran kepada pemasok energinya sendiri," kata dia.

Di sisi lain, kebutuhan energi PLN terus meningkat. Total beban bahan bakar dan pembelian tenaga listrik mencapai Rp393,82 triliun sepanjang 2025 atau naik Rp35,90 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp357,92 triliun.

Kenaikan terbesar berasal dari biaya gas alam dan bahan bakar minyak (BBM), sementara biaya batu bara naik lebih terbatas.

Menurut Andry, tekanan keuangan PLN pada akhirnya juga dirasakan oleh para pemasok energi, khususnya penambang batu bara yang selama ini memasok kebutuhan pembangkit listrik.

"Penambang yang memasok PLN menanggung tekanan juga. Di sisi harga mereka sudah menjual pada harga DMO yang menekan margin. Di sisi pembayaran, mereka menghadapi risiko tagihan yang dibayar lebih lama karena kondisi kas PLN saat ini. Jadi mereka rugi di harga sekaligus menunggu lebih lama untuk dibayar," ujarnya.

Kondisi tersebut kata Andry berkelindan dengan kondisi kelistrikan saat ini yang tengah terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Mereka (pemasok energi) sudah tidak pikir ulang untuk memasok ke PLN, tapi mereka sudah menolak kalo jual murah, makannya dia tahan pasokan ke PLN, (karena) sudah boncos Akhirnya mati tuh listrik karena harus giliran, endingnya pompa air di rumah saya konslet dan saya harus ganti," tutupnya.