Sebut Negara Tanpa Oposisi Mirip Korea Utara, PDIP Sentil Golkar

Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan kritik terhadap sejumlah partai politik yang terus mempertanyakan arah dan posisi politik partainya.

Deddy menegaskan, sebuah negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan tanpa adanya kekuatan penyeimbang merupakan ciri negara otoriter.

Pernyataan tersebut disampaikan Deddy untuk merespons pernyataan elite partai politik, khususnya Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji, yang sempat mempertanyakan urgensi adanya kekuatan penyeimbang di parlemen.

“Saya heran mengapa partai lain terkesan tidak ikhlas jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” kata Deddy dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).

Deddy menegaskan Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan ruang bagi perbedaan posisi politik. Menurutnya, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan hal yang wajar dan penting bagi kesehatan demokrasi.

Sindir Golkar agar Fokus Urus Pemerintahan

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menyarankan agar Partai Golkar lebih fokus membantu pemerintah menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah pemadaman listrik di sejumlah daerah.

Menurut Deddy, hal tersebut lebih penting dibandingkan terus memperdebatkan posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak memiliki ketergantungan untuk selalu berada dalam lingkar kekuasaan.

“Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang,” ujarnya.

Ia mengakui berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan politik tertentu. Namun, menurutnya, pilihan sebuah partai untuk berada di luar pemerintahan juga harus dihormati.

“Kalian urusi saja pemerintahan, tidak usah mengurus rumah tangga orang lain. Kalau menyenggol kami, tentu kami akan menjawab,” kata Deddy.

Soroti Pentingnya Checks and Balances

Menjawab pertanyaan mengenai apa yang perlu diseimbangkan dalam sistem politik, Deddy menekankan pentingnya fungsi checks and balances atau pengawasan DPR terhadap pemerintah.

Ia menilai fungsi pengawasan dapat melemah apabila mayoritas partai politik di parlemen juga menjadi bagian dari pemerintahan.

“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” ujarnya.

Deddy mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik dan perbedaan pandangan. Menurutnya, jika seluruh kekuatan politik hanya menyetujui kebijakan pemerintah tanpa pengawasan yang efektif, maka kualitas demokrasi dapat mengalami kemunduran.