Banggar DPR Setujui Pagu Anggaran 7 Kemenko, Ini Besarannya

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan sumber daya manusia, keamanan, hingga pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai informasi, pagu anggaran yang disepakati meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Banggar DPR juga memberikan ruang bagi kementerian koordinator untuk mengusulkan tambahan anggaran apabila diperlukan guna mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Usulan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan RAPBN 2027," ungkap Said saat memimpin rapat kerja bersama 7 (tujuh) menteri koordinator dalam agenda Rapat Kerja Badan Anggatan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Said Abdullah Ingatkan Pemerintah: Rupiah Itu Paling Tinggi Tidak Boleh Melebihi Batas Rp17.600

Baca Juga: DPR Buka Pendaftaran Anggota BPK, Ini Syarat, Waktu dan Cara Daftarnya

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)z menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

“Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” ujar AHY.

Dengan disepakatinyaanggaran kementerian koordinator tersebut, Banggar DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal penyusunan RAPBN 2027 agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.