PKS Sindir PDIP soal Penyeimbang: Kami 10 Tahun Konsisten Oposisi Jokowi, Bukan Sekadar Istilah

Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut partainya sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo memantik respons dari PKS. Sekjen PKS M Kholid mengakui secara hukum tata negara istilah oposisi memang tidak dikenal dalam sistem presidensial, namun makna politiknya tetap ada.

"Secara hukum tata negara, dalam sistem presidensialisme memang tidak ada istilah oposisi, karena oposisi itu terminologi di sistem parlementer," kata Kholid kepada wartawan, Kamis (9/7/2026).

Kholid menegaskan oposisi dalam konteks politik Indonesia berarti sikap memilih tidak bergabung dalam pemerintahan dan menawarkan pandangan alternatif atas berbagai kebijakan. Bukan sekadar urusan terminologi.

"Makna oposisi secara politik di Indonesia lebih kepada sikap politik untuk memilih tidak bergabung dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Dan sikap politik untuk memberikan alternatif pandangan yang berbeda dari berbagai kebijakan pemerintahan," jelas dia.

Kholid kemudian mengungkit rekam jejak PKS selama era Presiden Joko Widodo sebagai bukti nyata konsistensi beroposisi. Selama 10 tahun penuh, tidak ada satu pun kader atau perwakilan PKS yang masuk dalam pemerintahan Jokowi.

"Saat era Presiden Joko Widodo selama 10 tahun, PKS memilih sikap oposisi dalam makna tidak ada kader atau perwakilan PKS di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar dia.

Sikap oposisi itu juga ditunjukkan secara konsisten di parlemen. PKS menolak sejumlah undang-undang besar yang lahir di era Jokowi.

"PKS menjaga sikap oposisi politik dengan menolak UU Cipta Kerja, UU IKN, UU HPP, RUU HIP, UU HKPD dan UU TPKS, yang mana itu sebagai pilihan sadar PKS untuk bersikap oposisi di era Pemerintahan Joko Widodo," tuturnya.

Baca Juga: Megawati Tegaskan PDIP Bukan Oposisi tapi Penyeimbang, Ini Bedanya Menurut Dia

Meski menyiratkan perbandingan dengan posisi PDIP, Kholid tetap menghormati pilihan politik setiap partai. Ia tidak mempersoalkan apapun posisi yang diambil PDIP terhadap pemerintahan Prabowo saat ini.

"Kami menghormati sikap politik semua partai politik di Indonesia, termasuk PDIP," imbuh dia.