Telkomsat Siapkan Internet Satelit untuk Layanan Dukcapil di 50 Daerah Minim Sinyal

PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) memperkuat dukungan terhadap digitalisasi layanan publik melalui penyediaan konektivitas berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO) bagi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di 50 daerah yang belum memiliki sinyal atau masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Program tersebut menjadi upaya memperluas akses layanan administrasi kependudukan di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial secara memadai, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Sebagai bagian dari persiapan implementasi, Telkomsat bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri menggelar kegiatan sharing knowledge di Jakarta pada 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut membahas layanan Telkomsat sekaligus sosialisasi implementasi layanan MangoStar untuk mendukung kebutuhan konektivitas Kemendagri.

Sebanyak 50 kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari kabupaten penerima bantuan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan layanan MangoStar, proses instalasi dan konfigurasi perangkat, pengoperasian layanan, hingga prosedur penanganan awal apabila terjadi gangguan jaringan satelit.

Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto mengatakan teknologi satelit menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlangsungan layanan publik di wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

“Telkomsat berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan konektivitas melalui layanan berbasis satelit, khususnya bagi wilayah yang belum memiliki akses jaringan atau masih mengalami keterbatasan sinyal. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan konektivitas yang dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat dan layanan pemerintah di seluruh Indonesia,” ujar Andri.

Menurutnya, konektivitas berbasis satelit LEO diharapkan memungkinkan pemerintah daerah mengakses sistem administrasi kependudukan secara lebih stabil sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan meski berada di wilayah dengan akses telekomunikasi terbatas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Hani Syopiar Rustam menilai kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi jaringan satelit di daerah penerima bantuan.

“Ketersediaan jaringan komunikasi yang memadai merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Melalui kegiatan ini, kami berharap kepala dinas dari daerah penerima bantuan dapat memahami implementasi dan pengoperasian layanan secara menyeluruh, sehingga pemanfaatannya dapat mendukung keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat,” kata Hani.

Sebanyak 50 daerah penerima bantuan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Seluruh wilayah tersebut masuk kategori daerah tanpa sinyal atau masih memiliki kualitas jaringan telekomunikasi yang terbatas.

Pemanfaatan satelit LEO dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga konektivitas layanan pemerintahan, terutama bagi sistem administrasi kependudukan yang membutuhkan akses data secara berkelanjutan.

Baca Juga: Telkom Libatkan Pemerintah hingga OJK Siapkan Transisi Post-Quantum Cryptography

Baca Juga: TelkomGroup Rampungkan Kabel Laut NCC, Batam Makin Kuat Jadi Gerbang Digital

Selain mendukung kelancaran pelayanan publik, penyediaan akses internet di wilayah terpencil juga diharapkan mempercepat pemerataan transformasi digital pemerintah daerah. Infrastruktur konektivitas menjadi salah satu prasyarat agar layanan administrasi kependudukan dapat diakses masyarakat secara lebih cepat dan efisien tanpa terkendala keterbatasan jaringan.

Melalui kolaborasi ini, Telkomsat dan Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap implementasi teknologi satelit dapat memperkuat pemerataan konektivitas nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di berbagai daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi.