Anom Widiyantoro Terjaring, Jateng Sumbang Separuh OTT KPK Kepala Daerah

Mantan Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budhyarto, menilai Jawa Tengah (Jateng) menyumbang hampir separuh dari total kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK sepanjang tahun 2026.

Karena itu, ia menjuluki Jateng sebagai “juara bertahan” klasemen OTT KPK setelah menjadi provinsi dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang terjaring sepanjang tahun ini.

"Jawa Tengah juara bertahan klasemen OTT KPK 2026. Pati, Cilacap, Kab. Pekalongan, Sukoharjo, Pemalang, (malam ini). Total: 5 medali," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (29/7).

Ia membandingkan dengan provinsi lain, di mana Jawa Timur hanya mencatat dua kepala daerah terjaring OTT, sementara provinsi lain seperti Bengkulu, Sumsel, Riau, Sumut, dan NTB masing-masing satu.

"Jateng sendirian menyumbang hampir separuh dari total kepala daerah yang kena OTT sepanjang tahun ini. Produktif banget," tandasnya.

Sebagai informasi, dari total 18 kali OTT yang digelar, dominasi Jateng kian menguat menyusul penangkapan terbaru pada hari Rabu, 29 Juli 2026.

Berikut adalah rekapitulasi data daftar 5 kepala daerah di Jateng yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026:

1. Bupati Pemalang (Anom Widiyantoro)

Waktu OTT: Selasa malam, 28 Juli 2026

Kasus: Dugaan penyimpangan di sektor proyek fisik infrastruktur dan penyegelan kantor dinas terkait.

2. Bupati Sukoharjo (Etik Suryani)

Waktu OTT: Kamis, 9 Juli 2026

Kasus: Dugaan pemerasan terhadap para perangkat daerah.

3. Bupati Cilacap (Syamsul Auliya Rachman)

Waktu OTT: Maret 2026

Kasus: Dugaan pemotongan insentif pajak ASN dan suap.

Baca Juga: KPK OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Pemeriksaan Berlangsung di Polres

4. Bupati Pekalongan (Fadia Arafiq)

Waktu OTT: Selasa, 3 Maret 2026

Kasus: Kasus dugaan korupsi monopoli proyek pengadaan barang dan jasa outsourcing melalui perusahaan keluarga.

5. Bupati Pati (Sudewo)

Waktu OTT: Senin, 19 Januari 2026

Kasus: Dugaan pemerasan dalam proses pengisian ratusan jabatan perangkat desa.