Bukan Ditutup Semua, Ini Nasib 13 Ribu SPPG MBG yang Disorot Boros

Pemerintah memastikan tidak akan menutup seluruh 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penanganan dapur-dapur tersebut akan dibagi berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pemerintah akan memprioritaskan SPPG yang berada di daerah dengan angka stunting tinggi atau masuk kategori zona merah.

Wilayah seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi daerah yang akan mendapatkan perhatian lebih cepat. Pemerintah menargetkan penyelesaian untuk wilayah prioritas tersebut dalam waktu satu bulan.

"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Menurut Zulhas, percepatan di wilayah tersebut dilakukan karena program MBG memiliki tujuan utama memperbaiki persoalan gizi masyarakat, terutama daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Sementara itu, untuk SPPG yang berada di wilayah lain seperti Sumatera dan Jawa, pemerintah membutuhkan waktu lebih panjang untuk melakukan kajian.

Zulhas memperkirakan penyelesaian terhadap sebagian besar titik dapur MBG tersebut membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Pemerintah masih mencari skema terbaik agar operasional dapur tetap efektif dan tidak membebani anggaran.

"Dari 13.000 itu sebagian besar kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa. Sisanya kami akan pelajari," kata Zulhas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menambahkan pihaknya sudah menerima data wilayah dengan tingkat stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan.

Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan dapur MBG mana yang harus segera beroperasi. Jika dapur sudah tersedia di wilayah prioritas, BGN akan mempercepat proses pembukaannya.

"Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan," ujar Sudaryono.

Menurut Sudaryono, sejumlah wilayah dengan angka stunting tinggi masih membutuhkan intervensi cepat melalui program MBG. Karena itu, keberadaan SPPG di daerah tersebut akan menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga: Kejagung Ungkap Alasan Kenapa Lakukan Penggeledahan Pada Dini Hari ke Eks Wakil Kepala BGN

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyerahkan peta daerah rawan stunting kepada BGN.

Budi menyebut wilayah-wilayah tersebut akan menjadi sasaran awal pembukaan dapur MBG yang sudah siap digunakan.

"Kita sudah lihat peta-peta stunting itu, sudah ada kabupaten kotanya. Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," ujar Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta pemerintah melakukan audit terhadap 13 ribu titik SPPG karena dinilai berpotensi membebani anggaran negara.

Menurut Yahya, evaluasi diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran program MBG berjalan efektif dan tidak terjadi penyimpangan.

Namun pemerintah menegaskan penanganan terhadap ribuan SPPG tersebut tidak dilakukan secara seragam. Setiap wilayah akan mendapat perlakuan berbeda sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.