Isu Pergantian Kapolri Dinilai Ganggu Kepercayaan Publik dan Rugikan Prabowo

Stabilitas politik dan kepercayaan publik dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi dan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), mengingat kondisi politik yang masih sensitif.

Menurut Boni, pergantian Kapolri memang merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan momentum agar tidak memunculkan persepsi negatif yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan kepercayaan publik.

"Legalitas sebuah tindakan tidak dengan sendirinya membuatnya bijaksana secara politik. Hak prerogatif presiden memang tidak perlu dipertanyakan, itu konstitusional, tetapi konteks pelaksanaannya sangat menentukan bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan ditafsirkan oleh publik," ujar Boni kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Boni menilai situasi saat ini masih dipengaruhi residu polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Meski polemik tersebut telah mereda, menurutnya masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang kasus tersebut sebagai konflik antarlembaga penegak hukum.

Dalam kondisi demikian, kata Boni, keputusan pergantian Kapolri berisiko dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi yang mengaitkannya dengan proses penegakan hukum, meskipun narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Ia menyebut kelompok oposisi berpotensi mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena pimpinan Polri dinilai terlalu berani mengusut kasus yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung. Menurut Boni, narasi tersebut bersifat menyesatkan, tetapi tetap dapat memengaruhi opini publik apabila disebarkan secara masif.

Boni menilai persepsi publik terhadap independensi institusi penegak hukum merupakan aset penting yang harus dijaga. Apabila kepercayaan tersebut menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh institusi hukum, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas pemerintahan.

Dalam perspektif ekonomi, stabilitas politik dan kepastian tata kelola menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Oleh sebab itu, menurut Boni, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek komunikasi publik selain aspek legalitas dalam setiap kebijakan strategis.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu, yakni keputusan administratif yang tampak kecil dapat memicu reaksi berantai yang jauh lebih besar apabila diambil pada waktu yang kurang tepat.

"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden," kata Boni.

Baca Juga: Soal Isu Prabowo Bakal Copot Dirinya, Ini Kata Kapolri Listyo Sigit

Menurut dia, menunda pengambilan keputusan bukan berarti menunjukkan kelemahan kepemimpinan, melainkan bentuk strategi untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan kepercayaan masyarakat.

Boni juga menegaskan bahwa pemerintahan yang kuat tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan mengelola narasi yang muncul di tengah masyarakat.

"Keputusan yang tepat di waktu yang salah bisa menjadi bumerang. Dan bagi seorang presiden yang sedang membangun fondasi pemerintahannya, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya," ujarnya.