Hubungan Disebut Merenggang, Presiden Prabowo Dinilai Tidak Mungkin Singkirkan Wapres Gibran Saat Ini

Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak memiliki alasan rasional untuk menyingkirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya karena persoalan posisi duduk dalam sebuah acara taklimat kepresidenan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai polemik tata letak kursi tersebut lebih berkaitan dengan persepsi politik dan legitimasi ketimbang persoalan protokoler semata.

Dalam kanal YouTube Total Politik pada 5 Agustus 2026, Rocky mengatakan pengaturan tempat duduk pada dasarnya merupakan persoalan teknis protokoler. Namun, menurut dia, posisi tersebut dapat menjadi simbolik ketika dikaitkan dengan kapasitas figur yang menempatinya.

"Sebetulnya mau taruh di mana pun kursinya itu, kalau Gibran bermutu, orang enggak akan ambil kesimpulan itu," ujar Rocky.

Rocky menilai Gibran semestinya mampu membalikkan persepsi publik melalui kapasitas dan kinerja, bukan mengandalkan posisi yang terlihat dalam sebuah acara.

"Gibran bisa duduk di belakang... Tapi Gibran enggak punya kemampuan untuk membalikkan opini itu," katanya.

Ia juga menyoroti reaksi sejumlah pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan buzzer di media sosial yang dinilai terlalu reaktif terhadap posisi duduk Gibran. Menurut Rocky, reaksi tersebut justru menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa Gibran mulai kehilangan sorotan publik yang selama ini menjadi bagian dari kekuatan politiknya.

Meski demikian, Rocky menilai tidak rasional apabila posisi duduk Gibran langsung dimaknai sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk menyingkirkannya. Menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi tantangan ekonomi dan situasi internasional sehingga menciptakan instabilitas di tingkat elite bukan pilihan yang masuk akal.

Rocky kemudian mengaitkan polemik tersebut dengan persoalan legitimasi pemerintah yang tercermin dari tingkat kepuasan publik. Ia menilai berbagai sentimen negatif terhadap Gibran maupun sejumlah program pemerintah menunjukkan masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja penguasa.

Menurut Rocky, angka survei dan dinamika opini publik dapat dibaca sebagai pengingat dari masyarakat kepada para penyelenggara negara.

Bagi Rocky, legitimasi kepemimpinan tidak cukup dibangun melalui popularitas, pengaturan tampilan di ruang publik, ataupun glorifikasi tokoh. Legitimasi, menurutnya, harus ditopang kapasitas dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.