Pramono Anung Alihkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu dari Dishub ke TransJakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengalihkan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah mobilitas warga Kepulauan Seribu, baik saat bepergian antarpulau maupun menuju wilayah daratan Jakarta.

Pramono ingin warga Kepulauan Seribu mendapatkan akses transportasi yang lebih mudah, efisien, dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.

“Mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota kabupaten, kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasinya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu,” kata Pramono saat meluncurkan layanan Call Center 1500813 Dishub DKI Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Pramono mengatakan, pengelolaan transportasi Kepulauan Seribu nantinya tidak lagi berada di bawah Dishub DKI Jakarta. Pengelolaan akan dialihkan kepada badan usaha milik daerah (BUMD), dalam hal ini TransJakarta.

“Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah TransJakarta,” ujarnya.

Menurut Pramono, pengalihan pengelolaan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian layanan transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Warga tidak hanya lebih mudah bepergian dari pulau menuju daratan utama, tetapi juga mendapatkan kepastian transportasi ketika hendak kembali.

“Bagi warga di Pulau Seribu mau ke Jakarta, ke Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, Pusat akan lebih mudah,” katanya.

Pramono menegaskan, kepastian transportasi menjadi salah satu hal yang ingin diwujudkan pemerintah untuk warga Kepulauan Seribu. Dengan pengelolaan oleh TransJakarta, layanan diharapkan lebih terintegrasi dengan sistem transportasi umum yang sudah ada di Jakarta.

“Ketika mereka kembali ada kepastian transportasi yang telah diatur oleh Badan Usaha Milik Daerah yaitu Transjakarta,” ucapnya.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta memperluas kemudahan akses transportasi publik bagi seluruh warga, termasuk masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.