Pemerintah Siapkan Pembatasan Pertalite, Desil 9-10 Dipaksa Beralih ke Pertamax

Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat ekonomi atas. Kelompok desil 9 dan desil 10 menjadi salah satu sasaran yang dikaji agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi dinikmati masyarakat mampu.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pembatasan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih mengkaji mekanisme dan kesiapan sistem sebelum kebijakan diterapkan secara bertahap.

“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10 supaya nanti, bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah juga telah melihat kesiapan sistem milik Pertamina yang nantinya dapat digunakan untuk menjalankan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina, sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya belum memastikan kapan pembatasan Pertalite bagi kelompok ekonomi atas tersebut mulai diberlakukan. Ketika ditanya apakah kebijakan akan diterapkan mulai Januari, ia mengatakan pemerintah masih mempersiapkan mekanismenya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Belum tahu, tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi,” kata Purbaya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pembahasan dengan Kementerian Keuangan difokuskan salah satunya pada perbaikan pola penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Menurut Bahlil, pemerintah menilai sebagian subsidi selama ini masih dinikmati masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.

“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah kini mulai membahas sistem yang memungkinkan subsidi dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah tersebut lebih diarahkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa, angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Bahlil.

Meski pembatasan mulai dibahas, pemerintah belum memiliki angka potensi penghematan anggaran yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut.

Saat ditanya mengenai besaran penghematan yang mungkin dihasilkan, Bahlil mengatakan perhitungannya masih dilakukan.

“Belum, belum. Lagi di-exercise,” kata Bahlil.

Bahlil juga belum merinci skema final pembatasan. Menurutnya, pemerintah masih menguji sejumlah alternatif dengan tujuan membuat seluruh subsidi di sektor minyak dan gas bumi lebih tepat sasaran.

“Semuanya lagi di-exercise. Kita ingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran,” ujarnya.

Desil 9-10 Bisa Dipaksa Beralih ke Pertamax

Purbaya kemudian memberikan gambaran lebih konkret mengenai skema yang tengah diuji. Sistem Pertamina, kata dia, memungkinkan kelompok masyarakat tertentu tidak memperoleh akses untuk membeli BBM bersubsidi.

Dalam skenario tersebut, masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan desil 10 dapat diarahkan membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

“Nanti kan kita sedang uji sistem, Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang desil 9-10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu,” kata Purbaya.

Ketika dikonfirmasi apakah pembatasan akan mengacu pada kondisi ekonomi pembeli sehingga masyarakat yang dinilai sudah mampu tidak diperbolehkan membeli Pertalite bersubsidi, Purbaya membenarkan gambaran tersebut.

“Kira-kira seperti itu,” ujarnya.

Sementara itu, Bahlil mengatakan jenis kendaraan juga dapat menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan penerima BBM bersubsidi.

Ia mencontohkan pemilik mobil mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz semestinya tidak menikmati subsidi BBM.

“Oh begini Mas, nanti menyangkut dengan pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi,” kata Bahlil.

Bahlil sekaligus meminta agar rencana pembatasan tersebut tidak ditafsirkan sebagai pelarangan secara luas terhadap seluruh konsumen Pertalite.

Bahlil Tegaskan Sepeda Motor Tidak Dibatasi

Bahlil secara khusus menegaskan pengguna sepeda motor tidak masuk dalam rencana pembatasan Pertalite yang tengah dibahas pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil ketika ditanya apakah pembatasan juga akan diberlakukan terhadap pengguna sepeda motor.

“Sepeda motor nggak dibatasi. Hati-hati lho kamu jadi judul lho, hati-hati ya,” kata Bahlil.

Dengan demikian, pembahasan saat ini lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat mampu dan penggunaan kendaraan tertentu yang dinilai tidak layak lagi menikmati BBM bersubsidi.

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Di tengah penyusunan skema pembatasan Pertalite, Bahlil memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Bahlil, dirinya dan Menteri Keuangan telah memiliki komitmen untuk menjaga harga BBM bersubsidi di tengah pergerakan harga minyak dunia yang masih fluktuatif.

“Saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami berdua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” kata Bahlil.

Sementara untuk BBM nonsubsidi, Bahlil mengatakan harga dapat disesuaikan mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

“Ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non-subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” ujarnya.

Purbaya mengatakan pengendalian subsidi menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir tahun.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan belanja subsidi tidak melebar meskipun pergerakan harga minyak dunia saat ini relatif terkendali.

“Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman karena beliau memberikan kontribusi yang besar untuk PNBP, jadi kita diskusi di situ saja. Dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melebar ke mana-mana dan bisa terkendali,” kata Purbaya.

Purbaya menambahkan pemerintah masih akan terus mewaspadai pergerakan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap anggaran negara.

“Walaupun harga minyak dunia cenderung terkendali, walaupun masih naik-turun ya, tapi cenderung terkendali. Kita masih waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.