Prabowo Siapkan Bursa Mineral RI, Harga Komoditas Tak Lagi Ditentukan Asing

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Prabowo mengatakan pembentukan bursa tersebut merupakan bagian dari lanjutan kebijakan ekspor satu pintu. Kehadirannya diharapkan membuat Indonesia memiliki harga referensi sendiri untuk komoditas ekspor strategis.

"Kita ingin membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia," ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, Indonesia selama ini menjadi produsen besar berbagai komoditas, seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga komoditas tersebut kerap ditentukan di bursa luar negeri.

"Mereka yang tidak punya komoditasnya ini, masa mereka menentukan berapa harga itu. Ini tidak masuk akal. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," tegasnya.

Melalui bursa nasional, pemerintah ingin menciptakan pasar yang transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor nantinya dapat bertransaksi dalam satu sistem yang diawasi.

Prabowo bahkan menegaskan Indonesia tidak perlu menjual komoditasnya jika pembeli tidak menyetujui harga yang ditawarkan.

Baca Juga: Prabowo Dorong Demutualisasi BEI, Bidik Bursa Naik Kelas Jadi Salah Satu Terbesar di Dunia

Baca Juga: Prabowo Ungkap Indonesia Masih Kekurangan 84 Ribu Dokter Umum dan 55 Ribu Spesialis

Baca Juga: Prabowo Bongkar Isi PFII: Pasar Modal, Bullion hingga Family Office Bakal Berkumpul di RI

"Kalau mereka tidak mau bayar dengan harga yang kita pasang, ya enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semua biar di tanah, biar untuk anak-cucu kita," katanya.

Meski demikian, Prabowo menekankan pemerintah tetap akan mempertimbangkan mekanisme pasar dalam menentukan harga.

"Kalau harga terlalu tinggi itu enggak masuk akal, tapi yang penting bursanya ada di bumi RI," tutup dia.