PSI: Menumbangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran Adalah Pekerjaan yang Tidak Mudah

Wacana Pemilu 2029 dipercepat terus memantik respons dari berbagai pihak. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan adanya perubahan politik sebelum jadwal pemilu tersebut kini mendapat sindiran dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka.

Dedy menilai upaya untuk menumbangkan pemerintahan Prabowo-Gibran bukan perkara sederhana. Ia bahkan menyebut gagasan yang disampaikan Budi Arie sebagai sesuatu yang sulit diwujudkan.

"Mau menumbangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pekerjaan yang tidak mudah," tulis Dedy.

Baca Juga: Skandal Jokowi Seabrek, Anak Buah Kaesang: Mana Ada Pemerintahan yang Tak Punya Masalah?

Menurut Dedy, terdapat aturan dan mekanisme hukum yang harus dilalui apabila ingin terjadi perubahan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Karena itu, ia menilai wacana tersebut tidak bisa begitu saja dilakukan.

"Aturan mainnya juga sangat jelas dan harus melewati proses hukum yang sangat kompleks," ujarnya.

Dedy pun menyentil pernyataan Budi Arie secara langsung. Ia menganggap pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan sebelum 2029 masih sebatas angan-angan.

"Jadi mimpi Budi Arie ini sebenarnya mimpi di siang bolong," sambung dia.

Baca Juga: Rakyat Mulai Lelah? Kepuasan terhadap Prabowo-Gibran Turun Tajam Sisa...

Alih-alih memikirkan percepatan pemilu, Dedy meminta semua pihak menunggu jadwal yang telah ditetapkan.

"Sabar aja, pemilu 2029 sebentar lagi," tutup Dedy.

Sebelumnya, Budi Arie membuat pernyataan yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sosok yang dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku memiliki insting politik bahwa pemilu bisa saja berlangsung lebih cepat dari 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia juga membandingkannya dengan momentum perubahan besar yang terjadi menjelang berakhirnya Orde Baru.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.