'Kesabaran Saya Sudah Habis': Anies Baswedan Diminta Tampil Garang

Penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad, meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tampil lebih garang di hadapan publik jika ingin tetap relevan menjelang Pilpres 2029.

Menurutnya, Anies harus kreatif mencari isu untuk mendongkrak elektabilitas, sebab Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan memanfaatkan posisinya demi memenangkan kontestasi politik.

"Seperti yang saya bilang di tulisan saya sebelumnya, Gibran tak akan diam saja. Modal kursi wapres akan terus dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (30/8).

"Di sisi lain, Anies Baswedan saat ini kehilangan panggung. Bahkan nggak punya kerjaan, kata Pandji. Jika ingin mempertahankan -bahkan menaikkan- elektabilitasnya, Anies harus kreatif "cari gara-gara" biar muncul terus di media," imbuhnya.

Hasyim menilai gaya tenang Anies selama ini justru membuatnya sulit diingat publik. Ia menyarankan agar Anies berani memimpin gerakan, turun ke jalan, bahkan marah-marah bila perlu.

"Saya kasih contoh kalimat yang bisa dipakai Anies saat pegang mikrofon di tengah demonstran, "Maaf, kesabaran saya sudah habis. Saya tak bisa lagi memakai cara seperti biasa. Kondisi sudah sangat keterlaluan. Betapa bodohnya kita jika diam melihat kondisi negara seperti ini!"," ucap Hasyim.

Ia menegaskan, kalimat itu bukan soal benar atau salah, melainkan strategi agar Anies terlihat bergerak dan menghimpun dukungan. 

"Sayang banget sih jika Juara 2 Pilpres 2024 sekarang elektabilitasnya tertinggal jauh dari KDM menurut survey Tempo," tambahnya.

"Pak Anies, apakah Anda sudah nggak mau nyalonin lagi?" tandasnya.

Baca Juga: Gibran Tempel Ketat Anies, Selisih Hanya 0,5%

Berdasarkan survei elektoral nasional Tempo Data Science pada Agustus 2026, Dedi Mulyadi (KDM) memimpin dengan elektabilitas 42%, disusul Prabowo Subianto 15%. Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan 10%, sementara Gibran Rakabuming Raka 6%. 

Survei ini melibatkan 1.260 responden di 38 provinsi, dengan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tercatat 37%.