Prabowo Siapkan Kopdes Merah Putih untuk Distribusi Barang Subsidi, Puluhan Ribu Segera Beroperasi

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu jalur untuk memastikan barang subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat. Melalui koperasi tersebut, pemerintah ingin menjaga agar barang bersubsidi tersedia dengan harga yang tetap sesuai ketentuan.

Prabowo menegaskan barang yang mendapat subsidi negara tidak boleh berakhir dengan harga tinggi di tingkat masyarakat. Ia memastikan distribusi melalui KDKMP diarahkan agar kebutuhan warga dapat diperoleh dengan harga serendah-rendahnya sesuai harga subsidi.

"Sebentar lagi puluhan ribu Koperasi Merah Putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi untuk rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan," tegas Prabowo dalam acara Mukhtamar ke-35 NU, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/8/2026).

Rencana tersebut kini memasuki tahap persiapan operasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan puluhan ribu KDKMP segera menjalankan aktivitasnya setelah Peraturan Presiden (Perpres) mengenai operasionalisasi koperasi tersebut diterbitkan.

"Sebentar lagi sedang diterbitkan Peraturan Presiden tentang operasionalisasinya," kata Ferry setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Ferry belum memberikan kepastian mengenai waktu terbitnya regulasi tersebut. Ketika ditanya kapan Perpres operasional KDKMP diterbitkan, ia hanya menjawab bahwa aturan tersebut akan keluar "secepatnya".

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memastikan proses menuju pengoperasian KDKMP masih berjalan sesuai rencana. Ia juga menegaskan tidak terdapat kendala yang menghambat agenda tersebut.

"Nggak ada kendala. Masih sesuai, on schedule kan," ujar Farida.

Dengan demikian, penerbitan Perpres menjadi tahapan penting sebelum jaringan KDKMP mulai menjalankan fungsi yang telah disiapkan pemerintah. Setelah regulasi tersebut tersedia, koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat segera masuk ke tahap operasional.

Bagi pemerintah, keberadaan KDKMP bukan hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Jaringan koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian dari sistem penyaluran berbagai barang yang mendapat dukungan subsidi negara.

Skema tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi sehingga barang subsidi tidak berhenti di tingkat tertentu sebelum sampai kepada masyarakat. Pemerintah juga ingin menghindari kondisi ketika barang yang seharusnya dijual dengan harga subsidi justru mengalami kenaikan di tingkat konsumen.

Prabowo sebelumnya menyebut operasionalisasi KDKMP sebagai salah satu capaian pemerintah selama masa kepemimpinannya. Ia juga mengaitkan program tersebut dengan berbagai kebijakan lain yang diarahkan untuk meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Selain menyiapkan KDKMP, pemerintah juga telah membangun puluhan ribu dapur umum untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Baca Juga: Baru Dibangun Sejak April, Pondasi Kopdes Merah Putih Rp1,6 Miliar Roboh

Kini, perhatian pemerintah beralih pada bagaimana fasilitas dan jaringan KDKMP yang telah disiapkan dapat benar-benar berjalan. Puluhan ribu koperasi tersebut masih menunggu Perpres operasional, yang menurut Menteri Koperasi akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Jika regulasi tersebut segera rampung, KDKMP akan memasuki tahap baru dengan fungsi yang lebih konkret, termasuk membantu pemerintah menyalurkan barang subsidi kepada masyarakat. Pemerintah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat membuat distribusi lebih tepat sasaran sekaligus menjaga harga barang subsidi tetap terjangkau.