PSI: Kami Tidak Ingin Bersama dengan Orang yang Mengatakan Projo Itu Bukan Pro-Jokowi

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin memperjelas alasan di balik penolakan pihaknya terhadap upaya bergabung dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Bestari Barus mengatakan terdapat suara kuat di internal partai yang tidak menginginkan relawan itu bergabung dengan PSI. Salah satu alasannya berkaitan dengan pernyataan mengenai Projo.

Baca Juga: Usai Video Kontroversi, Jokowi Diamkan Ketum Projo Budi Arie Tak Akan Pernah Diterima oleh PSI

“Tapi ada suara yang menentukan kami tidak ingin bersama dengan orang yang mengatakan Projo itu bukan Pro-Jokowi,” ungkap Bestari, dikutip Rabu (2/9/2026).

Menurut Bestari, terdapat pertimbangan politik yang berkembang di internal partai setelah munculnya kontroversi terkait pernyataan relawan itu mengenai kemungkinan percepatan pemilu.

PSI tidak ingin polemik tersebut kemudian dipersepsikan sebagai sikap resmi partai. Bestari mengatakan partainya memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan siapa yang bisa bergabung. Artinya, keputusan mengenai keanggotaan tidak ditentukan hanya berdasarkan popularitas atau posisi seseorang di dunia politik.

“Kami punya mekanisme menetapkan siapa saja yang akan kita libatkan bersama kita dan siapa yang mungkin kita pikirkan untuk ikut bersama kita. Ada kriteria ketentuan yang nanti biarlah mekanisme yang menentukan,” jelasnya.

Namun, Bestari mengakui aspirasi penolakan terhadap sosok itu sudah berkembang cukup kuat di internal PSI. Ia menilai partainya perlu mengambil sikap agar masyarakat tidak salah memahami posisi pihaknya setelah pernyataan Budi Arie.

“Kita ketahui bahwa apa yang disampaikan menimbulkan kegaduhan dan sebagainya,” ujar Bestari.

Sebelumnya, banyak pihak mengkritik pernyataan kontroversial dari Ketum Projo Budi Arie. Ia diketahui membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ujar Budi Arie.

Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Mau Disahkan, Mahfud MD Singgung Ketum Projo Budi Arie: Kasusnya Bisa Diambil...

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun '97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya '99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi," tegasnya.