Gerindra: Gaya Prabowo Mirip Donald Trump di Amerika Serikat

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap cara kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Fadli, Prabowo memiliki gaya yang fleksibel dalam menentukan siapa saja yang dipercaya menjalankan mandat pemerintahan.

Fadli menyebut hal itu bisa dilihat dari caranya memandang reshuffle. Ia menyamakan gaya sang presiden dalam mengelola kabinet dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Baca Juga: PSI: Kami Tidak Ingin Bersama dengan Orang yang Mengatakan Projo Itu Bukan Pro-Jokowi

“Mirip dengan gaya Donald Trump di Amerika Serikat,” ujar Fadli, dikutip Rabu (2/9/2026).

Menurut Fadli, pergantian pejabat dalam pemerintahan tidak selalu harus dipahami sebagai konsekuensi dari tarik-menarik kepentingan antarpartai politik. Dalam sistem politik negara ini, praktik take and give memang menjadi bagian dari dinamika koalisi, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya faktor yang menentukan posisi seseorang di pemerintahan.

“Di seluruh dunia praktik politik memang ada take and give. Sistem kita gotong-royong. Pak Prabowo mengalokasikan mandatnya dengan fleksibel,” kata Fadli.

Ia menjelaskan, fleksibilitas tersebut berkaitan erat dengan kewenangan presiden dalam menentukan orang yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, asal partai politik bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam mempertahankan seorang menteri.

Evaluasi terhadap kinerja menjadi salah satu pertimbangan penting. Menteri yang mendapat mandat harus mampu menerjemahkan program pemerintah menjadi hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fadli mengatakan orientasi Prabowo sejak awal adalah bekerja untuk masyarakat luas, khususnya kelompok yang menjadi bagian terbesar dari kehidupan ekonomi rakyat.

“Pak Prabowo bekerja untuk rakyat kebanyakan (petani, buruh, nelayan, pedagang pasar). Ukuran keberhasilan bagi beliau adalah kebahagiaan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan 51,9 persen publik menyatakan perlu dilakukan reshuffle kabinet. Sementara itu, 27,9 persen responden menilai tidak perlu ada perombakan dan 20,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

“Publik Indonesia, masyarakat, mayoritas 51,9 persen menilai perlu reshuffle kabinet. Hanya 27 yang menyatakan tidak perlu,” kata Hanta.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan perubahan kabinet bukan sekadar wacana yang berkembang di kalangan elite politik. Data Poltracking menunjukkan dorongan tersebut juga muncul dari mayoritas masyarakat yang menjadi responden.

Poltracking juga menemukan persoalan kinerja menjadi alasan paling dominan. Sebanyak 55,5 persen publik yang menginginkan reshuffle menilai ada menteri dengan kinerja yang kurang memuaskan.

Baca Juga: Usai Video Kontroversi, Jokowi Diamkan Ketum Projo Budi Arie Tak Akan Pernah Diterima oleh PSI

Selain persoalan kinerja, 10 persen responden menilai terdapat menteri yang tidak cocok dengan kementerian yang dipimpinnya. Sementara 9,3 persen lainnya menyoroti menteri yang dianggap jarang turun langsung ke tengah masyarakat.