Reshuffle Mendadak Menkeu, Pengamat Sentil Prabowo: Cuma Tambal Sulam, Bahlil dan Zulhas Harusnya Ikut Diganti!

Langkah mendadak Presiden Prabowo Subianto merombak posisi kursi Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih menuai kritik tajam.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle yang mencopot Purbaya Yudhi Sadewa tersebut jauh dari ekspektasi publik dan terkesan hanya "tambal sulam".

Menurut Jamiluddin, perombakan ini belum menyentuh substansi persoalan kabinet yang sebenarnya. Padahal, publik menantikan evaluasi besar-besaran, terutama di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang kerap mendapat rapor merah.

"Karena itu, publik memang sudah mengharapkan Prabowo me-reshuffle menterinya. Namun sayangnya reshuffle hanya untuk Menteri Keuangan. Padahal masih banyak menteri bidang ekonomi yang layak di-reshuffle, seperti Menteri ESDM Bahlil dan Menko Pangan Zulkifli Hasan," ujar Jamiluddin di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Lebih jauh, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini menganalisis ada dua kemungkinan kuat yang membuat Presiden Prabowo mendadak mengambil keputusan mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Bendahara Negara.

Pertama, Polemik Setoran Danantara.

Jamiluddin menduga kuat ada ketidakpuasan atau perbedaan pandangan yang tajam terkait kewajiban setoran dana dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Dana senilai Rp120 triliun tersebut rencananya akan ditarik ke kas negara untuk menambal masalah fiskal, namun diduga memicu tarik-ulur di internal pemerintah.

Kemungkinan lainnya adalah hasil evaluasi langsung dari Presiden terhadap kinerja penerimaan negara. Di tengah dinamika dan tekanan stabilitas ekonomi nasional, pengelolaan fiskal di bawah Purbaya diduga tidak memenuhi target yang diharapkan Istana.

"Dua hal itu bisa saja membuat Prabowo tak berkenan, bahkan marah. Akibatnya, Prabowo terkesan melakukan reshuffle mendadak," paparnya. Kendati memaklumi alasan di balik pencopotan Purbaya, Jamiluddin menyayangkan keputusan Prabowo yang dinilai tanggung. Berbagai hasil survei secara konsisten menunjukkan tingginya angka ketidakpuasan publik terhadap menteri-menteri di sektor ekonomi, hukum, dan politik.

Namun nyatanya, reshuffle kali ini sama sekali tidak menyentuh menteri bidang politik dan penegakan hukum, serta membiarkan beberapa menteri ekonomi lain yang kinerjanya juga disorot tetap berada di posisinya.

"Jadi, reshuffle yang dilakukan Prabowo tampaknya belum menyentuh substansi persoalan kabinetnya. Kesannya hanya tambal sulam," pungkas Jamiluddin.