Istri Purbaya Buka Suara Usai Suaminya Dicopot: Kebanyakan Orang Jahat

Istri mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ida Yuliana, buka suara setelah suaminya dicopot dari posisi Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih.

Melalui akun Facebook pribadinya pada Senin, 14 September 2026, Ida menyinggung situasi yang dihadapi Purbaya selama menduduki jabatan tersebut, termasuk persoalan integritas yang menurutnya menjadi tantangan.

“Emang negara kita tidak bisa diperbaiki. Kebanyakan orang jahatnya daripada yang jujur,” tulis Ida Yuliana di akun Facebook-nya.

Unggahan itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, untuk mengisi posisi tersebut.

Purbaya diketahui sedang mengikuti rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ketika pencopotan tersebut terjadi. Istana kemudian menggelar pelantikan Menteri Keuangan baru.

Sehari setelah pencopotan, Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil dalam acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Sambutan Purbaya dalam acara tersebut berlangsung kurang dari satu menit.

Pada hari yang sama, Ida kembali menulis komentar yang kemudian mendapat banyak tanggapan dari netizen dan orang-orang terdekatnya.

"Memang 2 bulan kebelakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi kan orang2 mengerikan aku suka bilang kerjakan saja menurut hati nurani kamu. Pada berontak………..300 org pajak dan beacukai," tulis Ida.

Pernyataan tersebut menyinggung kebijakan mutasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan Purbaya sebelum dirinya dicopot.

Pada Kamis, 10 September 2026, Purbaya memutasi dan melantik sekitar 400 pejabat eselon II, III, dan IV. Perombakan tersebut mayoritas menyasar jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Rinciannya mencakup 50 Pejabat Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 350 Pejabat Eselon III atau Pejabat Administrator. Selain itu, perombakan juga mencakup Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Unit Organisasi Non-Eselon, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.

Kebijakan tersebut kemudian memicu kegaduhan internal. Dua Direktur Jenderal di Kemenkeu, yakni Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai, disebut meminta agar perombakan tersebut dibatalkan.

Sorotan juga muncul terkait proses assessment dan talent management terhadap sejumlah pejabat yang masuk dalam daftar rotasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat sejumlah nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management.

Baca Juga: Prabowo Pun Kalah? Purbaya Bisa Bawa Kejutan di Pilpres 2029: Dia Punya Dua Modal...

"Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu," ungkap Bimo di kantornya, Rabu (16/9/2026).

Bimo menilai perombakan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di internal Kementerian Keuangan sehingga meminta kebijakan itu dibatalkan.