Kader PSI: Idealnya PT Itu 0%, Kalau Tidak Suara Rakyat akan Hilang Ditelan Tuyul

Wacana menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen kembali memanaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Di tengah munculnya angka 5 persen hingga usulan 7 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka justru mendorong agar PT ditetapkan 0 persen.

Dedy bahkan menggunakan istilah tak biasa untuk menggambarkan potensi suara pemilih yang tidak terakomodasi jika ambang batas parlemen diberlakukan. Menurutnya, suara rakyat dapat hilang begitu saja jika partai politik peserta pemilu harus melewati ambang tertentu untuk memperoleh kursi di parlemen.

"Idealnya PT itu nol % seperti PT untuk Presiden yang juga nol %, kalau tidak suara rakyat akan terus hilang ditelan tuyul dari alam ghaib," tulis Dedy di akun X, dikutip Senin (21/9/2026).

"Karena ibarat balapan semua jenis motor harus start dari titik yang sama yaitu nol," katanya.

Baca Juga: PSI: Jokowi Gak Butuh PDIP, Justru Dulu PDIP yang Butuh Wong Cilik Seperti Jokowi

Pernyataan tersebut disampaikan Dedy ketika wacana PT 5 persen tengah menjadi salah satu pembahasan dalam revisi UU Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono sebelumnya mengonfirmasi bahwa partainya menyepakati angka 5 persen dalam pembahasan bersama sejumlah partai politik koalisi pemerintah.

Namun, bagi Dedy, angka tersebut justru berpotensi membuat suara pemilih tidak terwakili di parlemen. 

"PT yang kabarnya mau dipasang 5% itu jelas melanggar konstitusi, karena kedaulatan rakyat dengan jelas dibuat hangus tidak berguna," ujar dia.

Dedy kemudian memberikan gambaran mengenai kondisi yang menurutnya bisa terjadi apabila ambang batas parlemen tetap diberlakukan. 

"Misalkan seorang calon anggota legislatif di satu dapil dapat suara terbanyak, tapi akhirnya gagal karena kendaraan politiknya ngga lolos PT 4%," ungkap Dedy.

Baca Juga: Mahfud soal Pidato Prabowo: Sekarang Saya Percaya Dia Tidak Berdaulat sebagai Presiden

Dia pun kembali menegaskan pandangannya bahwa PT seharusnya ditiadakan agar kompetisi antarpartai berlangsung dengan aturan yang sama.

"Fenomena seperti ini jelas melanggar ketentuan UUD 45 di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi menurut saya lebih baik PT itu nol % biar partai-partai bisa berkompetisi dengan adil dan beradab," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Sugiono menyebut Gerindra telah sepakat dengan angka 5%, sementara Golkar dan PKS juga disebut menyampaikan pandangan serupa.

"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," kata Sugiono kepada wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan.

Angka yang dibahas pun tidak berhenti di 5 persen. Terbaru, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendorong agar parliamentary threshold justru dinaikkan menjadi 7 persen. 

"Karena memang pertimbangan kita adalah selected partai. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami," ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta.